PPKM Diperketat, Jam Operasional dan Kapasitas Ruangan Dibatasi
Kamis, 24 Juni 2021 - 08:02 WIB
loading...
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengeluarkan kebijakan baru dengan memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Foto: Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengeluarkan kebijakan baru dengan memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ). Jam operasional pelaku usaha dibatasi dan hanya boleh hingga pukul 20.00 Wita. Lalu pembatasan kapasitas maksimal 25%.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 443.01/281/S.Edar/Kesbangpol/VI/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Covid-19 di Kota Makassar. Kebijakan itu mulai diterapkan mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021.
Tidak hanya memperketat jam malam, pemerintah juga membatasi aktivitas makan minum di warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, ataupun pengunjung pusat perbelanjaan maksimal 25% dari kapasitas. Jumlah itu turun dibandingkan kebijakan awal yang memperbolehkan hingga 50%.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Makassar , Andi Hadi Ibrahim Baso melihat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota cukup kontradiktif. Sebab disisi lain Kementerian Kesehatan mengeluarkan putusan Sulawesi Selatan masuk zona hijau.
Baca Juga: Jokowi Anggap PPKM Mikro dan Lockdown Esensinya Sama, Minta Tak Dipertentangkan
"Lantas di Kota Makassar ada proteksi pembatasan dan diberlakukan kembali jam malam sampai jam 8 malam. Mungkin ini salah satu upaya untuk mengantisipasi lonjakan Covid-19 seperti yang terjadi di Jakarta dan Pulau Jawa," kata Andi Hadi, kepada SINDOnews, Rabu (23/6/2021).
Namun disatu sisi, kata dia, pemerintah kota harus melihat bahwa pemulihan ekonomi dan penerapan protokol kesehatan harus berjalan beriringan. Hal itu sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo .
Beriringan, artinya memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi tanpa mengabaikan penerapan protokol kesehatan .
"Jadi disinilah kita pintar-pintar melihat bagaimana cara yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi lonjakan pandemi Covid-19. Karena kalau terjadi pembatasan, mereka (pelaku usaha) cepat tutup tentu berpengaruh pada besaran pendapatan yang mereka peroleh," ujar dia.
Baca Juga: Tak Pilih Lockdown, Jokowi: PPKM Mikro Tak Matikan Ekonomi Rakyat
Apalagi, kata dia, ada beberapa pelaku usaha yang beraktivitas pada sore hingga malam hari. Sehingga menurut dia, pemerintah perlu melakukan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan.
"Tetap boleh buka tapi menerapkan prokes, pakai masker, jaga jarak. Itu yang perlu kita kembangkan. Saya pikir, semua pelaku usaha sudah memahami prokes, tinggal bagaimana mengedukasi terus sehingga mereka ingat," ungkap dia.
Dia juga menyarankan agar penegakan disiplin pada penerapan PPKM dilakukan secara persuasif. "Kita berharap ini bisa dilakukan secara persuasif, agar tidak ada gesekan di lapangan. Sehingga prokes yang diterapkan oleh pemerintah dan juga untuk peningkatan PAD itu bisa tercapai," ucap dia.
Sedangkan, Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir menilai kebijakan pemerintah kota membatasi aktivitas jam malam sudah tepat. Hanya saja perlu dilakukan sosialisasi lebih awal.
"Kalau itu atas nama keselamatan warga Kota Makassar kita dukung. Tapi perlu dilakukan sosialisasi tiga hari sebelumnya," ujar dia.
Dia juga meminta agar penindakan penerapan PPKM dilakukan secara persuasif. "Pelaksanaannya tegas tapi manusiawi," tegas dia.
Baca Juga: Covid-19 Mengganas, Ini Saran Kemendikbudristek untuk Persiapan PTM Terbatas
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 443.01/281/S.Edar/Kesbangpol/VI/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Covid-19 di Kota Makassar. Kebijakan itu mulai diterapkan mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021.
Tidak hanya memperketat jam malam, pemerintah juga membatasi aktivitas makan minum di warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, ataupun pengunjung pusat perbelanjaan maksimal 25% dari kapasitas. Jumlah itu turun dibandingkan kebijakan awal yang memperbolehkan hingga 50%.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Makassar , Andi Hadi Ibrahim Baso melihat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota cukup kontradiktif. Sebab disisi lain Kementerian Kesehatan mengeluarkan putusan Sulawesi Selatan masuk zona hijau.
Baca Juga: Jokowi Anggap PPKM Mikro dan Lockdown Esensinya Sama, Minta Tak Dipertentangkan
"Lantas di Kota Makassar ada proteksi pembatasan dan diberlakukan kembali jam malam sampai jam 8 malam. Mungkin ini salah satu upaya untuk mengantisipasi lonjakan Covid-19 seperti yang terjadi di Jakarta dan Pulau Jawa," kata Andi Hadi, kepada SINDOnews, Rabu (23/6/2021).
Namun disatu sisi, kata dia, pemerintah kota harus melihat bahwa pemulihan ekonomi dan penerapan protokol kesehatan harus berjalan beriringan. Hal itu sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo .
Beriringan, artinya memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi tanpa mengabaikan penerapan protokol kesehatan .
"Jadi disinilah kita pintar-pintar melihat bagaimana cara yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi lonjakan pandemi Covid-19. Karena kalau terjadi pembatasan, mereka (pelaku usaha) cepat tutup tentu berpengaruh pada besaran pendapatan yang mereka peroleh," ujar dia.
Baca Juga: Tak Pilih Lockdown, Jokowi: PPKM Mikro Tak Matikan Ekonomi Rakyat
Apalagi, kata dia, ada beberapa pelaku usaha yang beraktivitas pada sore hingga malam hari. Sehingga menurut dia, pemerintah perlu melakukan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan.
"Tetap boleh buka tapi menerapkan prokes, pakai masker, jaga jarak. Itu yang perlu kita kembangkan. Saya pikir, semua pelaku usaha sudah memahami prokes, tinggal bagaimana mengedukasi terus sehingga mereka ingat," ungkap dia.
Dia juga menyarankan agar penegakan disiplin pada penerapan PPKM dilakukan secara persuasif. "Kita berharap ini bisa dilakukan secara persuasif, agar tidak ada gesekan di lapangan. Sehingga prokes yang diterapkan oleh pemerintah dan juga untuk peningkatan PAD itu bisa tercapai," ucap dia.
Sedangkan, Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir menilai kebijakan pemerintah kota membatasi aktivitas jam malam sudah tepat. Hanya saja perlu dilakukan sosialisasi lebih awal.
"Kalau itu atas nama keselamatan warga Kota Makassar kita dukung. Tapi perlu dilakukan sosialisasi tiga hari sebelumnya," ujar dia.
Dia juga meminta agar penindakan penerapan PPKM dilakukan secara persuasif. "Pelaksanaannya tegas tapi manusiawi," tegas dia.
Baca Juga: Covid-19 Mengganas, Ini Saran Kemendikbudristek untuk Persiapan PTM Terbatas
(agn)
Lihat Juga :
