Masyarakat Galau Nilai Langkah Pemerintah Tangani Corona

BANDUNG - Masyarakat bimbang untuk menilai langkah pemerintah dalam menanggulangi pandemi virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Hal itu tercermin dari hasil survei yang dilakukan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Padjadjaran dan Fikom Universitas Pancasila (UP) yang bekerjasama dengan Department of Empirical Media Research and Political Communication Technische, Universtät Ilmenau di Jerman.

Penelitian ini menggunakan metode survei representatif nasional dan pengumpulan data dilakukan melalui aplikasi digital yang dilaksanakan oleh Jakpat Mobile Online Survey Indonesia. Periode pengumpulan data dilakukan pada tanggal 27 April -18 Mei 2020 dan menjangkau 1.114 responden dari seluruh provinsi di Indonesia.

(Baca: Digendam, Pasangan Lansia Serahkan Uang Umrah Rp120 Juta)

Hasil riset memperlihatkan, 70% responden menyatakan puas dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan virus Corona. Larangan mudik menjadi kebijakan paling memuaskan dengan dukungan sebesar 86% responden.

"Dukungan ini menjadi hal menarik, mengingat mudik telah menjadi ritual sosial masyarakat Indonesia," kata Pusat Studi, Komunikasi, Budaya Fikom Unpad Eni Maryani dalam siaran persnya, Jumat (22/5/20200.

(Baca: Imbas Larangan Mudik, Arus Kendaraan di Tol Purbaleunyi Anjlok)

Tetapi di sisi lain, 72% responden juga setuju dengan pernyataan bahwa pemerintah kewalahan dalam salah itu. Sebanyak 87% responden merasa bahwa virus Corona membahayakan kesehatan mereka dan 65% responden merasa takut tertular virus tersebut. Namun, sebanyak 46% responden merasa tidak memiliki pengaruh atas keputusan pemerintah dalam penanganan COVID-19.

Apalagi sampai tanggal 19 Mei 2020, virus menyebabkan kematian 1.191 orang di Indonesia dan lebih dari 300.000 orang di seluruh dunia.