Diduga Lakukan KDRT, Kepala BPPW Banten Dipolisikan

Serfasius pun meminta kepada Kasat Reskrim dan Kapolres Bekasi Kota untuk memberi atensi kepada penyidik yang memeriksa perkara ini. Padahal alat bukti, saksi fakta dan saksi korban telah diserahkan kepada penyidik. "Jangan sampai laporan ini seakan-akan susah banget. Seakan-akan menemukan dua alat bukti susah. Ini kan soal kemauan profesionalitas saja," tegasnya.

Serfasius pun tidak mengetahui alasan subjektif penyidik tidak cepat memproses laporan kliennya. Setiap kali ditanyakan kata Serfasius, penyidik beralasan sedang diproses. "Kami tidak tahu alasan mereka. Setiap kali saya tanya, sedang berjalan, diusahakan," bebernya.

Kasus pengambilan anak secara paksa pun diadukan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Rabu (28/4/2021). Hal tersebut kata Serfasius, kedua anak kliennya masih membutuhkan sentuhan sang ibu. "Jadi begini, ibu ini punya hak sebagai wanita sekaligus kewajiban sebagai wanita. Kewajiban kepada siapa? Kepada kedua putrinya yang usinya masih dua tahun dan tiga tahun," jelasnya.

Pengambilan anak secara paksa terhadap sang ibu, menurutnya, bisa berdampak pada proses membangun karakter (character building) terhadap kedua anak itu. "Kami ke KPAI untuk mencari keadilan. Karena pertimbangannya ini semata-mata pertimbangan kemanusiaan. Kepada siapa? Kepada dua putri itu. Karena yang bisa secara psikologis membantu character building yang positif itu mamanya," tegasnya.

Serfasius pun meminta kepada Komisioner KPAI untuk membantu mengambil langkah konkrit atas pengaduan tersebut. "Tujuan klien saya untuk ketemu anaknya dan bisa mendapatkan hak atas anaknya itu bisa terwujud," tambahnya.

Sebelum di KPAI kata Serfasius, pihaknya telah mengadu kasus tersebut Kementerian PUPR , tempat terlapor bekerja. "Saya sebagai lawyernya pun sudah menyurati secara langsung kepada pak Menteri Basuki. Sampai detik ini belum ada jawaban," katanya.