Tangkal Para Pemudik Nekat, Ini yang Dilakukan Pemprov Jateng
Rabu, 28 April 2021 - 09:34 WIB
loading...
A
A
A
"Sebagai ketua DPC dan DPD Organda disambati ngudo roso semua awak angkutan . Melihat di BRI sampai sekarang ini pada antri BLT. Jadi sebelum COVID-19, awak angkutan ini tidak terdaftar warga miskin, tapi setelah COVID-19 malah yang paling miskin," ujar dia. Pihaknya berharap jika pemerintah benar-benar mau memutus mata rantai COVID-19 tanpa kecuali tidak ada dispensasi untuk semua transportasi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono mengatakan, terkait kebijakan larangan mudik , pihaknya juga trenyuh. "Kita bersimpati dan berempati terhadap pelaku usaha transportasi. Tetapi memang hari ini kita masih menghadapi situasi yang belum menentu terkait penyebaran COVID-19," kata Ferry.
Baca juga: Penyelundupan Ratusan Burung Digagalkan Petugas Gabungan di Bakauheni
Dia mengatakan, Jateng ini sudah sedemikian hingga melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 . Memang vaksinasi sudah mulai, tapi mengaca kasus COVID-19 di luar negeri terjadi lagi grafik COVID-19 kedua dan ketiga. "Kita tidak inginkan ini terjadi Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Karena mudik ini merupakan pergerakan manusia yang besar-besaran atau mobilisasi yang bisa saja melanggar protokol kesehatan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono mengatakan, terkait kebijakan larangan mudik , pihaknya juga trenyuh. "Kita bersimpati dan berempati terhadap pelaku usaha transportasi. Tetapi memang hari ini kita masih menghadapi situasi yang belum menentu terkait penyebaran COVID-19," kata Ferry.
Baca juga: Penyelundupan Ratusan Burung Digagalkan Petugas Gabungan di Bakauheni
Dia mengatakan, Jateng ini sudah sedemikian hingga melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 . Memang vaksinasi sudah mulai, tapi mengaca kasus COVID-19 di luar negeri terjadi lagi grafik COVID-19 kedua dan ketiga. "Kita tidak inginkan ini terjadi Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Karena mudik ini merupakan pergerakan manusia yang besar-besaran atau mobilisasi yang bisa saja melanggar protokol kesehatan," ujarnya.
(eyt)
Lihat Juga :
