Tangkal Para Pemudik Nekat, Ini yang Dilakukan Pemprov Jateng
Rabu, 28 April 2021 - 09:34 WIB
loading...
A
A
A
"Yang kedua, bagaimana menangani masyarakat yang terlanjur mudik di kampung halaman dengan mengoptimalkan PPKM Mikro PPKM Mikro di Jateng, kita kenal dengan Jogo Tonggo akan selalu memantau data pergerakan pemudik," katanya.
Skenario berikutnya, lanjut dia, adalah operasi di lapangan pada masa pelarangan. "Tiga hal itu menjadi satu kesatuan langkah kita, di samping menangani pra larangan dan masyarakat yang terlanjur mudik di Jawa Tengah, semua sudah kita coba antisipasi terkait pelarangan mudik Lebaran," ujarnya.
Dia mengatakan untuk saat ini sudah dilakukan pengetatan di 14 titik perbatasan wilayah Jawa Tengah. Selain itu juga dilakukan sosialisasi keselamatan dalam berkendara. Baca juga: Medan Membara, Tawuran Antar Pemuda Pecah di Jembatan Penghubung Kecamatan
Sementara, Ketua Organda Jateng, Hadi Mustofa mengatakan, bahwa larangan mudik Lebaran sudah menjadi aturan pemerintah, sehingga pihaknya sebagai wakil semua pengusaha AKAP/AKDP mendukung kebijakan tersebut. "Adapun mendukung berdasarkan aspirasi awak angkutan. tapi bicara COVID-19 dengan larangan mudik, yang paling terkena dampak adalah transportasi yang tidak disubsidi," kata Hadi.
Menurutnya, berdasar fakta dan realita saat ini awak angkutan sekarang susah. Dia mencontohkan, punya angkutan bisa setor Rp150.000, sekarang hanya Rp30.000, sedangkan sopirnya ini Rp34.000, jelas susah. "Sehingga perlu diperhatikan awak angkutan dan pengusahanya karena kehilangan pekerjaan. Harapan saya masyarakat transportasi ini butuh layak seperti masyarakat yang lain," katanya.
Baca juga: Serangan KKB Semakin Brutal, 400 Prajurit Kodam V Brawijaya Diberangkatkan ke Papua
Skenario berikutnya, lanjut dia, adalah operasi di lapangan pada masa pelarangan. "Tiga hal itu menjadi satu kesatuan langkah kita, di samping menangani pra larangan dan masyarakat yang terlanjur mudik di Jawa Tengah, semua sudah kita coba antisipasi terkait pelarangan mudik Lebaran," ujarnya.
Dia mengatakan untuk saat ini sudah dilakukan pengetatan di 14 titik perbatasan wilayah Jawa Tengah. Selain itu juga dilakukan sosialisasi keselamatan dalam berkendara. Baca juga: Medan Membara, Tawuran Antar Pemuda Pecah di Jembatan Penghubung Kecamatan
Sementara, Ketua Organda Jateng, Hadi Mustofa mengatakan, bahwa larangan mudik Lebaran sudah menjadi aturan pemerintah, sehingga pihaknya sebagai wakil semua pengusaha AKAP/AKDP mendukung kebijakan tersebut. "Adapun mendukung berdasarkan aspirasi awak angkutan. tapi bicara COVID-19 dengan larangan mudik, yang paling terkena dampak adalah transportasi yang tidak disubsidi," kata Hadi.
Menurutnya, berdasar fakta dan realita saat ini awak angkutan sekarang susah. Dia mencontohkan, punya angkutan bisa setor Rp150.000, sekarang hanya Rp30.000, sedangkan sopirnya ini Rp34.000, jelas susah. "Sehingga perlu diperhatikan awak angkutan dan pengusahanya karena kehilangan pekerjaan. Harapan saya masyarakat transportasi ini butuh layak seperti masyarakat yang lain," katanya.
Baca juga: Serangan KKB Semakin Brutal, 400 Prajurit Kodam V Brawijaya Diberangkatkan ke Papua
Lihat Juga :
