Tangkal Para Pemudik Nekat, Ini yang Dilakukan Pemprov Jateng

SEMARANG - Pemprov Jateng, telah melakukan antisipasi terhadap masyarakat yang akan maupun terlanjur mudik ke kampung halaman. Dinas Perhubungan (Dishub) Jateng, telah menyiapkan tiga skenario mengatasi hal tersebut.



Plt Kadishub Jateng, Henggar Budi Anggoro mengatakan, pada prinsipnya dengan adanya Surat Edaran (SE) No. 13/2021 tentang peniadaan mudik pada masal Idul Fitri, di Provinsi Jawa Tengah, sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi sejak dari SE yang pertama.



"Kita Menyiapkan tiga skenario, pertama bagaimana mengantisipasi pra mudik pra larangan pada SE pertama. Karena peniadaan mudik akan dimulai dari tanggal 6-17 Mei, kita harus mengantisipasi masyarakat yang mudik dini," kata Henggar dalam diskusi Prime Topic MNC Trijaya FM, bertema "Tidak Mudik untuk Keselamatan Bersama" di Noormans Hotel Semarang, Selasa (27/4/2021) sore.



"Yang kedua, bagaimana menangani masyarakat yang terlanjur mudik di kampung halaman dengan mengoptimalkan PPKM Mikro PPKM Mikro di Jateng, kita kenal dengan Jogo Tonggo akan selalu memantau data pergerakan pemudik," katanya.

Skenario berikutnya, lanjut dia, adalah operasi di lapangan pada masa pelarangan. "Tiga hal itu menjadi satu kesatuan langkah kita, di samping menangani pra larangan dan masyarakat yang terlanjur mudik di Jawa Tengah, semua sudah kita coba antisipasi terkait pelarangan mudik Lebaran," ujarnya.

Dia mengatakan untuk saat ini sudah dilakukan pengetatan di 14 titik perbatasan wilayah Jawa Tengah. Selain itu juga dilakukan sosialisasi keselamatan dalam berkendara.

Sementara, Ketua Organda Jateng, Hadi Mustofa mengatakan, bahwa larangan mudik Lebaran sudah menjadi aturan pemerintah, sehingga pihaknya sebagai wakil semua pengusaha AKAP/AKDP mendukung kebijakan tersebut. "Adapun mendukung berdasarkan aspirasi awak angkutan. tapi bicara COVID-19 dengan larangan mudik, yang paling terkena dampak adalah transportasi yang tidak disubsidi," kata Hadi.

Menurutnya, berdasar fakta dan realita saat ini awak angkutan sekarang susah. Dia mencontohkan, punya angkutan bisa setor Rp150.000, sekarang hanya Rp30.000, sedangkan sopirnya ini Rp34.000, jelas susah. "Sehingga perlu diperhatikan awak angkutan dan pengusahanya karena kehilangan pekerjaan. Harapan saya masyarakat transportasi ini butuh layak seperti masyarakat yang lain," katanya.



"Sebagai ketua DPC dan DPD Organda disambati ngudo roso semua awak angkutan . Melihat di BRI sampai sekarang ini pada antri BLT. Jadi sebelum COVID-19, awak angkutan ini tidak terdaftar warga miskin, tapi setelah COVID-19 malah yang paling miskin," ujar dia. Pihaknya berharap jika pemerintah benar-benar mau memutus mata rantai COVID-19 tanpa kecuali tidak ada dispensasi untuk semua transportasi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono mengatakan, terkait kebijakan larangan mudik , pihaknya juga trenyuh. "Kita bersimpati dan berempati terhadap pelaku usaha transportasi. Tetapi memang hari ini kita masih menghadapi situasi yang belum menentu terkait penyebaran COVID-19," kata Ferry.



Dia mengatakan, Jateng ini sudah sedemikian hingga melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 . Memang vaksinasi sudah mulai, tapi mengaca kasus COVID-19 di luar negeri terjadi lagi grafik COVID-19 kedua dan ketiga. "Kita tidak inginkan ini terjadi Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Karena mudik ini merupakan pergerakan manusia yang besar-besaran atau mobilisasi yang bisa saja melanggar protokol kesehatan," ujarnya.