Kahmi Jaya Minta Nadiem Tanggung Jawab atas Hilangnya Nama KH Hasyim dari Buku Sejarah
loading...
Ketua Kahmi Jaya yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Hilangnya nama pendiri Nahdatul Ulama (NU)KH Hasyim Asyari dari kamus sejarah Indonesia Jilid 1 harus ada yang bertanggung jawab. Menurut Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya (KAHMI Jaya), Mohamad Taufik, ini merupakan kesalahan yang yang fatal.
"Hilangnya Hadratusy Syaikh KH Hasyim Asy'ari dan masuknya nama Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit yang pernah menjadi ketua Partai Komunis Indonesia (PKI), apa coba maksudnya. Saya tersinggung sebagai keluarga NU," tegas Taufik dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/4/2021).
Wakil Ketua DPRD DKI ini mengungkapkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadim dan Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid tidak hanya seenaknya sekadar menarik buku yang sudah terbit itu. Sebab, mencetaknya menggunakan uang APBN yang bersumber dari pajak.
"Makanya, tak hanya minta maaf dan menarik buku. Harus bertanggung jawab, minta maaf, dan mundur," desaknya.
Taufik juga mempertanyakan, maksud nama-nama tokoh PKI masuk dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. Apakah, Nadim dan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud sengaja membuat gaduh bangsa ini. "Harusnya mereka tahu bahwa PKI terlarang," tegas dia.
Dia mengingatkan, jangan memutar balikkan sejarah. "Jangan sampai menghilangkan sejarah. Sejarah tokoh NU dihilangkan, tokoh komunis dimunculkan. Ini butuh penjelasan, tidak mungkin salah tulis," lanjutnya.
"Hilangnya Hadratusy Syaikh KH Hasyim Asy'ari dan masuknya nama Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit yang pernah menjadi ketua Partai Komunis Indonesia (PKI), apa coba maksudnya. Saya tersinggung sebagai keluarga NU," tegas Taufik dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/4/2021).
Wakil Ketua DPRD DKI ini mengungkapkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadim dan Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid tidak hanya seenaknya sekadar menarik buku yang sudah terbit itu. Sebab, mencetaknya menggunakan uang APBN yang bersumber dari pajak.
"Makanya, tak hanya minta maaf dan menarik buku. Harus bertanggung jawab, minta maaf, dan mundur," desaknya.
Taufik juga mempertanyakan, maksud nama-nama tokoh PKI masuk dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. Apakah, Nadim dan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud sengaja membuat gaduh bangsa ini. "Harusnya mereka tahu bahwa PKI terlarang," tegas dia.
Dia mengingatkan, jangan memutar balikkan sejarah. "Jangan sampai menghilangkan sejarah. Sejarah tokoh NU dihilangkan, tokoh komunis dimunculkan. Ini butuh penjelasan, tidak mungkin salah tulis," lanjutnya.
(mhd)
Lihat Juga :
