Anggota DPRD Majene Belajar Mal Pelayanan Publik di Palopo
Rabu, 21 April 2021 - 16:26 WIB
loading...
Sekda Kota Palopo, Firmanzah DP menerima rombongan anggota DPRD Majene, Rabu (21/4). Foto: SINDOnews/Chaeruddin
A
A
A
PALOPO - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene, Sulawesi Barat, belajar pengelolaan mal pelayanan publik (MPP) di Kota Palopo. Rombongan DPRD Majene disambut Sekda Palopo, Firmanzah DP, Rabu (21/4).
Ketua DPRD Majene , Salmawati Djamado menyampaikan kebanggaan mereka telah disambut dengan baik di Kota Palopo oleh Sekretaris Daerah.
Baca juga: Baznas Palopo Minta Lembaga Swasta Laporkan Hasil Pengumpulan Zakat
Menurut Salmawati, kehadiran mereka di Kota Palopo, merupakan locus ketiga terkait bagaimana pelayanan yang selama ini diketahui bahwa di Kota Palopo sudah memiliki MPP .
"Walaupun menyeberang satu provinsi, tapi bagaimana kita juga di Kabupaten Majene memberikan pelayanan yang maksimal karena selama ini Kabupaten Majene masih kurang dari segi pelayanan," ujarnya.
Disampaikan Salmawati, Kabupaten Majene memang cukup luas, sehingga perlu dorongan dari segi produktivitas potensi alam dan pelayanan publik .
Baca juga: Palopo Masuk Zona Hijau, Judas Amir Minta Prokes di Masjid Tetap Diperketat
"Untuk pelayanan diharapkan dalam waktu dekat bisa lebih ditingkatkan oleh bupati baru. Ini tentu sesuai harapan masyarakat terkait pelayanan publik dapat lebih baik," ungkapnya.
"Karena MPP seperti di Kota Palopo saat ini sangat diharapkan di Kabupaten Majene. Untuk itu semoga dari pemaparan yang disampaikan nantinya dapat memberikan ilmu pengetahuan dan informasi, hal apa saja yang akan dilakukan jika MPP juga ada di Majene," terangnya.
Selain Ketua DPRD Majene , ikut pula dalam rombongan, Ketua Komisi 3 DPRD Majene , Asisten 1 Pemkab Majene, Sekretaris Dewan, serta Kepala PTSP Pemkab Majene.
Baca juga: BPN Sebut Ada Pihak Keberatan Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Masjid Agung
Sekretaris Daerah Kota Palopo, Firmanzah saat menerima rombongan tersebut menyampaikan rasa terima kasih, karena telah menjadikan Palopo sebagai locus tempat meniru pelayanan publik .
Dikatakan Firmanzah, Kota Palopo adalah daerah yang kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten Majene. Palopo juga kata dia merupakan pemekaran dari Kabupaten Luwu.
"Kota Palopo terdiri dari sembilan kecamatan dan empat puluh delapan kelurahan. Pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo menurun karena pandemi dan pasti seluruh daerah juga merasakan hal yang sama," ujarnya.
Baca juga: Tingkatkan Kebersihan, Pemkot Palopo Tambah Armada Pengangkut Sampah
Sekda Palopo melanjutkan, tingkat pengangguran di Kota Palopo ini cukup tinggi dan kota kedua dari Kota Makassar, karena di Kota Palopo dari sekian penduduk, lebih dari 10% itu mahasiswa yang tersebar di lima belas perguruan tinggi.
"Angka kemiskinan sedikit kita sudah menekan di bawah angka kemiskinan provinsi maupun nasional. Kami berharap kedatangan rombongan DPRD Majene ke Kota Palopo ini bisa mendapatkan apa yang diinginkan dan kita sama-sama belajar bukan berarti kita ini telah sempurna karena di datangi tapi kita saling mengisi karena pasti ada sesuatu yang lebih bagus di Majene dari pada Kota Palopo," kuncinya.
Ketua DPRD Majene , Salmawati Djamado menyampaikan kebanggaan mereka telah disambut dengan baik di Kota Palopo oleh Sekretaris Daerah.
Baca juga: Baznas Palopo Minta Lembaga Swasta Laporkan Hasil Pengumpulan Zakat
Menurut Salmawati, kehadiran mereka di Kota Palopo, merupakan locus ketiga terkait bagaimana pelayanan yang selama ini diketahui bahwa di Kota Palopo sudah memiliki MPP .
"Walaupun menyeberang satu provinsi, tapi bagaimana kita juga di Kabupaten Majene memberikan pelayanan yang maksimal karena selama ini Kabupaten Majene masih kurang dari segi pelayanan," ujarnya.
Disampaikan Salmawati, Kabupaten Majene memang cukup luas, sehingga perlu dorongan dari segi produktivitas potensi alam dan pelayanan publik .
Baca juga: Palopo Masuk Zona Hijau, Judas Amir Minta Prokes di Masjid Tetap Diperketat
"Untuk pelayanan diharapkan dalam waktu dekat bisa lebih ditingkatkan oleh bupati baru. Ini tentu sesuai harapan masyarakat terkait pelayanan publik dapat lebih baik," ungkapnya.
"Karena MPP seperti di Kota Palopo saat ini sangat diharapkan di Kabupaten Majene. Untuk itu semoga dari pemaparan yang disampaikan nantinya dapat memberikan ilmu pengetahuan dan informasi, hal apa saja yang akan dilakukan jika MPP juga ada di Majene," terangnya.
Selain Ketua DPRD Majene , ikut pula dalam rombongan, Ketua Komisi 3 DPRD Majene , Asisten 1 Pemkab Majene, Sekretaris Dewan, serta Kepala PTSP Pemkab Majene.
Baca juga: BPN Sebut Ada Pihak Keberatan Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Masjid Agung
Sekretaris Daerah Kota Palopo, Firmanzah saat menerima rombongan tersebut menyampaikan rasa terima kasih, karena telah menjadikan Palopo sebagai locus tempat meniru pelayanan publik .
Dikatakan Firmanzah, Kota Palopo adalah daerah yang kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten Majene. Palopo juga kata dia merupakan pemekaran dari Kabupaten Luwu.
"Kota Palopo terdiri dari sembilan kecamatan dan empat puluh delapan kelurahan. Pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo menurun karena pandemi dan pasti seluruh daerah juga merasakan hal yang sama," ujarnya.
Baca juga: Tingkatkan Kebersihan, Pemkot Palopo Tambah Armada Pengangkut Sampah
Sekda Palopo melanjutkan, tingkat pengangguran di Kota Palopo ini cukup tinggi dan kota kedua dari Kota Makassar, karena di Kota Palopo dari sekian penduduk, lebih dari 10% itu mahasiswa yang tersebar di lima belas perguruan tinggi.
"Angka kemiskinan sedikit kita sudah menekan di bawah angka kemiskinan provinsi maupun nasional. Kami berharap kedatangan rombongan DPRD Majene ke Kota Palopo ini bisa mendapatkan apa yang diinginkan dan kita sama-sama belajar bukan berarti kita ini telah sempurna karena di datangi tapi kita saling mengisi karena pasti ada sesuatu yang lebih bagus di Majene dari pada Kota Palopo," kuncinya.
(luq)
Lihat Juga :
