Baru Empat Paket, Tender Proyek Pemkot Makassar Minim Progres
Senin, 19 April 2021 - 09:13 WIB
loading...
Tender proyek lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih minim. Foto: Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Tender proyek lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih minim. Hingga triwulan kedua, baru empat paket yang tayang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar.
Diantaranya, proyek pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar senilai Rp36,6 miliar, pembangunan Kantor Lurah Pandang Rp1,8 miliar.
Jasa konsultasi pengawasan kantor Kejari Makassar Rp1 miliar, dan pembangunan rumah jabatan Kapolrestabes Makassar Rp3,7 miliar.
Ketua Komisi C DPRD Makassar , Abdi Asmara mengatakan sudah mendorong pemerintah kota mempercepat proses tender. Dia tidak ingin kualitas pengerjaan proyek terjadi penurunan akibat keterlambatan proses tender.
"Jangan nanti di akhir tahun baru menumpuk ini anggaran baru mau di lelang. Alhasil, kualitas pengerjaannya tidak sesuai standar," tegas Abdi, Minggu (18/4/2021).
Baca Juga: Anggaran Pembangunan Kantor Kejari Makassar Capai Rp36,7 Miliar
Menurut dia, tidak ada alasan OPD untuk lambat menyetor dokumen tender proyek . Sebab, pemerintah kota telah memiliki program dan perencanaan yang sekaitan dengan refokusing anggaran.
Sehingga kata Abdi, proyek yang tidak disentuh refokusing anggaran sebaiknya ditender lebih awal. Jangan lagi ditunda agar tdak ada lagi gagal tender.
"Anggaran yang tidak kena refokusing sebaiknya bisa berjalan. Sudah mulai dilakukan tender-tender," ungkap dia.
Sedangkan, Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Fasruddin Rusli menyayangkan adanya keterlambatan proses tender. Kata dia, kondisi ini sedikit banyak dipengaruhi status kepala OPD yang masih pelaksana tugas (plt).
"Ini juga berpengaruh di dinas karena banyak kepala dinas yang plt. Jadi sepertinya mereka takut untuk mendaftarkan tendernya di LPSE," kata Acil, sapaan akrabnya,Minggu (18/4/2021).
Baca Juga: Kopel Soroti Refocusing Anggaran Rp380 Miliar Pemkot Makassar
Menurut dia, seharusnya OPD bisa mempercepat proses tender. Salah satunya dengan merampungkan dokumen proyek.
"OPD yang mempunyai tender proyek harus segera melapor ke ULP biar tendernya bisa dilelang," ucap dia.
Terpisah, Plt Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Makassar, Fuad Azis tidak menampik kondisi tersebut. Kata dia, keterlambatan proses tender dikarenakan adanya refokusing anggaran yang menyebabkan dokumen tender di masing-masing OPD diperbaharui.
Meski begitu, pihaknya terus melakukan upaya percepatan proses tender. Salah satunya dengan mengeluarkan edaran dan meminta dokumen tender yang sudah siap dilelang segera dilaporkan.
Kata dia, dari 511 paket yang akan ditender tahun ini, setidaknya sudah ada 40 paket yang masuk di pra tender. 20 paket bahkan sudah direviu dan siap untuk ditender.
"Sekarang ini yang masuk baru 40 paket. Rinciannya, 20 paket sudah direviu bahkan sudah diperbaiki, dan 20 paket lagi belum," papar dia.
Baca Juga: Legislator Desak Audit Aset Pemkot Makassar yang Bermasalah
Diantaranya, proyek pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar senilai Rp36,6 miliar, pembangunan Kantor Lurah Pandang Rp1,8 miliar.
Jasa konsultasi pengawasan kantor Kejari Makassar Rp1 miliar, dan pembangunan rumah jabatan Kapolrestabes Makassar Rp3,7 miliar.
Ketua Komisi C DPRD Makassar , Abdi Asmara mengatakan sudah mendorong pemerintah kota mempercepat proses tender. Dia tidak ingin kualitas pengerjaan proyek terjadi penurunan akibat keterlambatan proses tender.
"Jangan nanti di akhir tahun baru menumpuk ini anggaran baru mau di lelang. Alhasil, kualitas pengerjaannya tidak sesuai standar," tegas Abdi, Minggu (18/4/2021).
Baca Juga: Anggaran Pembangunan Kantor Kejari Makassar Capai Rp36,7 Miliar
Menurut dia, tidak ada alasan OPD untuk lambat menyetor dokumen tender proyek . Sebab, pemerintah kota telah memiliki program dan perencanaan yang sekaitan dengan refokusing anggaran.
Sehingga kata Abdi, proyek yang tidak disentuh refokusing anggaran sebaiknya ditender lebih awal. Jangan lagi ditunda agar tdak ada lagi gagal tender.
"Anggaran yang tidak kena refokusing sebaiknya bisa berjalan. Sudah mulai dilakukan tender-tender," ungkap dia.
Sedangkan, Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Fasruddin Rusli menyayangkan adanya keterlambatan proses tender. Kata dia, kondisi ini sedikit banyak dipengaruhi status kepala OPD yang masih pelaksana tugas (plt).
"Ini juga berpengaruh di dinas karena banyak kepala dinas yang plt. Jadi sepertinya mereka takut untuk mendaftarkan tendernya di LPSE," kata Acil, sapaan akrabnya,Minggu (18/4/2021).
Baca Juga: Kopel Soroti Refocusing Anggaran Rp380 Miliar Pemkot Makassar
Menurut dia, seharusnya OPD bisa mempercepat proses tender. Salah satunya dengan merampungkan dokumen proyek.
"OPD yang mempunyai tender proyek harus segera melapor ke ULP biar tendernya bisa dilelang," ucap dia.
Terpisah, Plt Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Makassar, Fuad Azis tidak menampik kondisi tersebut. Kata dia, keterlambatan proses tender dikarenakan adanya refokusing anggaran yang menyebabkan dokumen tender di masing-masing OPD diperbaharui.
Meski begitu, pihaknya terus melakukan upaya percepatan proses tender. Salah satunya dengan mengeluarkan edaran dan meminta dokumen tender yang sudah siap dilelang segera dilaporkan.
Kata dia, dari 511 paket yang akan ditender tahun ini, setidaknya sudah ada 40 paket yang masuk di pra tender. 20 paket bahkan sudah direviu dan siap untuk ditender.
"Sekarang ini yang masuk baru 40 paket. Rinciannya, 20 paket sudah direviu bahkan sudah diperbaiki, dan 20 paket lagi belum," papar dia.
Baca Juga: Legislator Desak Audit Aset Pemkot Makassar yang Bermasalah
(agn)
Lihat Juga :
