Penertiban Gudang Dalam Kota Belum Serius Meski Disokong Perwali
Senin, 19 April 2021 - 08:05 WIB
loading...
Aktivitas gudang dalam kota di Jalan Adipura, Makassar, beberapa waktu lalu. Disdag Kota Makassar belum berani bertindak tegas meski penertiban gudang disokong perwali. Foto: Maman Sukirman
A
A
A
MAKASSAR - Aktivitas gudang dalam kota sudah cukup lama dikeluhkan. Keberadaannya selalu menjadi biang kemacetan. Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Makassar belum berani bertindak tegas meski penertiban gudang disokong perwali.
Perwali 93/2005 tentang Pergudangan Dalam Kota itu sudah diterbitkan di era Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin. Bahkan, kawasan pergudangan telah diatur yakni di Kecamatan Biringkanayya dan Tamalanrea.
Namun hingga saat ini masih saja ditemukan aktivitas pergudangan di luar kedua wilayah tersebut. Salah satunya di Kecamatan Tallo.
Anggota Komisi B DPRD Makassar , Andi Hadi Ibrahim Baso menilai Pemkot Makassar seharusnya bisa lebih tegas menertibkan gudang dalam kota. Apalagi di dalam regulasi jelas diatur bahwa aktivitas pergudangan hanya diperbolehkan dipinggiran Kota Makassar.
"Harusnya gudang-gudang itu ada dipinggiran kota sesuai regulasi. Jadi Pemkot Makassar jangan tebang pilih, karena bisa jadi diantara pemilik gudang ada salah satu pejabat publik," kata Hadi, kepada SINDOnews, Minggu (18/4/2021).
Perwali 93/2005 tentang Pergudangan Dalam Kota itu sudah diterbitkan di era Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin. Bahkan, kawasan pergudangan telah diatur yakni di Kecamatan Biringkanayya dan Tamalanrea.
Namun hingga saat ini masih saja ditemukan aktivitas pergudangan di luar kedua wilayah tersebut. Salah satunya di Kecamatan Tallo.
Anggota Komisi B DPRD Makassar , Andi Hadi Ibrahim Baso menilai Pemkot Makassar seharusnya bisa lebih tegas menertibkan gudang dalam kota. Apalagi di dalam regulasi jelas diatur bahwa aktivitas pergudangan hanya diperbolehkan dipinggiran Kota Makassar.
"Harusnya gudang-gudang itu ada dipinggiran kota sesuai regulasi. Jadi Pemkot Makassar jangan tebang pilih, karena bisa jadi diantara pemilik gudang ada salah satu pejabat publik," kata Hadi, kepada SINDOnews, Minggu (18/4/2021).
Lihat Juga :
