Penertiban Gudang Dalam Kota Belum Serius Meski Disokong Perwali
Senin, 19 April 2021 - 08:05 WIB
loading...
Aktivitas gudang dalam kota di Jalan Adipura, Makassar, beberapa waktu lalu. Disdag Kota Makassar belum berani bertindak tegas meski penertiban gudang disokong perwali. Foto: Maman Sukirman
A
A
A
MAKASSAR - Aktivitas gudang dalam kota sudah cukup lama dikeluhkan. Keberadaannya selalu menjadi biang kemacetan. Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Makassar belum berani bertindak tegas meski penertiban gudang disokong perwali.
Perwali 93/2005 tentang Pergudangan Dalam Kota itu sudah diterbitkan di era Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin. Bahkan, kawasan pergudangan telah diatur yakni di Kecamatan Biringkanayya dan Tamalanrea.
Namun hingga saat ini masih saja ditemukan aktivitas pergudangan di luar kedua wilayah tersebut. Salah satunya di Kecamatan Tallo.
Anggota Komisi B DPRD Makassar , Andi Hadi Ibrahim Baso menilai Pemkot Makassar seharusnya bisa lebih tegas menertibkan gudang dalam kota. Apalagi di dalam regulasi jelas diatur bahwa aktivitas pergudangan hanya diperbolehkan dipinggiran Kota Makassar.
"Harusnya gudang-gudang itu ada dipinggiran kota sesuai regulasi. Jadi Pemkot Makassar jangan tebang pilih, karena bisa jadi diantara pemilik gudang ada salah satu pejabat publik," kata Hadi, kepada SINDOnews, Minggu (18/4/2021).
Baca Juga: DPRD Minta Percepat Penertiban Gudang Dalam Kota Makassar
Dia menyebut salah satu penyebab kemacetan adalah keberadaan gudang dalam kota. Sehingga dia berharap Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto bisa menuntaskan persoalan gudang dalam kota yang sudah lama meresahkan masyarakat.
"Gudang-gudang yang ada di tengah kota itu salah satu biang kemacetan, jadi kita berharap ke depan Pemkot Makassar bisa melihat ini dengan baik, karena kalau tidak diatur dengan baik Makassar ini bisa kelihatan kumuh," tutur dia.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, HM Yunus tidak menampik persoalan gudang dalam kota belum mampu ditangani dengan baik. Padahal, regulasi yang mengatur kawasan pergudangan sangat jelas.
Baca Juga: Dewan Minta Disdag Makassar Antisipasi Kelangkaan Elpiji Bersubsidi
Tatanan perkotaan semakin semrawut. Hal ini lantaran ktivitas gudang dalam kota kian marak. Khususnya di Kecamatan Tallo dan Wajo. Kondisi ini, menurut dia, tak sejalan dengan misi Kota Makassar yakni restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota yang nyaman kelas dunia.
"Terus terang hampir semua wali kota memprogramkan bagaimana ekspedisi dan gudang dalam kota ini, tapi sampai sekarang belum mampu," keluh Yunus.
Karena itu, dia berharap agar penertiban gudang dalam kota menjadi fokus Pemkot Makassar di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 2021-2026.
"Saya berharap di RPJMD ini kasih masuk anggaran yang besar supaya kita bisa kasih pindah gudang dalam kota," tegas dia.
Baca Juga: Dewan Desak Pemkot Makassar Kejar Aset PSU dari Pengembang Perumahan
Perwali 93/2005 tentang Pergudangan Dalam Kota itu sudah diterbitkan di era Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin. Bahkan, kawasan pergudangan telah diatur yakni di Kecamatan Biringkanayya dan Tamalanrea.
Namun hingga saat ini masih saja ditemukan aktivitas pergudangan di luar kedua wilayah tersebut. Salah satunya di Kecamatan Tallo.
Anggota Komisi B DPRD Makassar , Andi Hadi Ibrahim Baso menilai Pemkot Makassar seharusnya bisa lebih tegas menertibkan gudang dalam kota. Apalagi di dalam regulasi jelas diatur bahwa aktivitas pergudangan hanya diperbolehkan dipinggiran Kota Makassar.
"Harusnya gudang-gudang itu ada dipinggiran kota sesuai regulasi. Jadi Pemkot Makassar jangan tebang pilih, karena bisa jadi diantara pemilik gudang ada salah satu pejabat publik," kata Hadi, kepada SINDOnews, Minggu (18/4/2021).
Baca Juga: DPRD Minta Percepat Penertiban Gudang Dalam Kota Makassar
Dia menyebut salah satu penyebab kemacetan adalah keberadaan gudang dalam kota. Sehingga dia berharap Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto bisa menuntaskan persoalan gudang dalam kota yang sudah lama meresahkan masyarakat.
"Gudang-gudang yang ada di tengah kota itu salah satu biang kemacetan, jadi kita berharap ke depan Pemkot Makassar bisa melihat ini dengan baik, karena kalau tidak diatur dengan baik Makassar ini bisa kelihatan kumuh," tutur dia.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, HM Yunus tidak menampik persoalan gudang dalam kota belum mampu ditangani dengan baik. Padahal, regulasi yang mengatur kawasan pergudangan sangat jelas.
Baca Juga: Dewan Minta Disdag Makassar Antisipasi Kelangkaan Elpiji Bersubsidi
Tatanan perkotaan semakin semrawut. Hal ini lantaran ktivitas gudang dalam kota kian marak. Khususnya di Kecamatan Tallo dan Wajo. Kondisi ini, menurut dia, tak sejalan dengan misi Kota Makassar yakni restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota yang nyaman kelas dunia.
"Terus terang hampir semua wali kota memprogramkan bagaimana ekspedisi dan gudang dalam kota ini, tapi sampai sekarang belum mampu," keluh Yunus.
Karena itu, dia berharap agar penertiban gudang dalam kota menjadi fokus Pemkot Makassar di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 2021-2026.
"Saya berharap di RPJMD ini kasih masuk anggaran yang besar supaya kita bisa kasih pindah gudang dalam kota," tegas dia.
Baca Juga: Dewan Desak Pemkot Makassar Kejar Aset PSU dari Pengembang Perumahan
(agn)
Lihat Juga :
