Kopel Soroti Refocusing Anggaran Rp380 Miliar Pemkot Makassar
Rabu, 14 April 2021 - 15:33 WIB
loading...
A
A
A
"Jadi kalau dihitung ada sebanyak 5.000 RT di Makassar , maka anggaran untuk menggaji saja relawan ini sudah Rp42 Miliar, belum baju seragamnya (jaket), uang makan minumnya. Itu pun belum jelas siapa relawannya, direkrutkah atau tim relawan saat Pilwali kemarin? Kenapa bukan Ketua RT dan RW yang difungsikan," kata Herman.
Mengenai BLT dari anggaran refocusing ini kepada 60 ribu KK sebanyak Rp250.000,00/KK selama 3 bulan, Kopel menganggapnya sah-sah saja.
"Tak masalah, itu untuk perlindungan sosial. Silahkan Pemkot liat SE (surat edaran) Kemenkeu yang dikeluarkan Februari lalu tentang refocusing anggaran 2021 untuk Covid-19," ungkapnya.
Baca Juga: Pertamina Bantu Ribuan Masker untuk Relawan Makassar Recover
Kopel berharap alokasi anggaran untuk refocusing anggaran 2021 ini memperhatikan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor: SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah TA 2021 untuk penangan Pandemi Corona Virus 19.
"Jangan terlalu jauh menafsirkan SE ini sehingga yang tak perlu diadakan jangan kemudian Pemkot memaksakan diri untuk mengadakannya. Semua peruntukan anggaran Covid-19 dalam rangka penanganannya tidak untuk yang lain. Termasuk DPRD harus turut terlibat mengawasi pelaksanaannya," tutupnya.
Mengenai BLT dari anggaran refocusing ini kepada 60 ribu KK sebanyak Rp250.000,00/KK selama 3 bulan, Kopel menganggapnya sah-sah saja.
"Tak masalah, itu untuk perlindungan sosial. Silahkan Pemkot liat SE (surat edaran) Kemenkeu yang dikeluarkan Februari lalu tentang refocusing anggaran 2021 untuk Covid-19," ungkapnya.
Baca Juga: Pertamina Bantu Ribuan Masker untuk Relawan Makassar Recover
Kopel berharap alokasi anggaran untuk refocusing anggaran 2021 ini memperhatikan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor: SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah TA 2021 untuk penangan Pandemi Corona Virus 19.
"Jangan terlalu jauh menafsirkan SE ini sehingga yang tak perlu diadakan jangan kemudian Pemkot memaksakan diri untuk mengadakannya. Semua peruntukan anggaran Covid-19 dalam rangka penanganannya tidak untuk yang lain. Termasuk DPRD harus turut terlibat mengawasi pelaksanaannya," tutupnya.
(agn)
Lihat Juga :
