Bedah Buku Kapolda Papua Barat, Tanah Papua Mozaik Indonesia yang Perlu Dirawat
Selasa, 13 April 2021 - 06:17 WIB
loading...
A
A
A
Buku setebal 251 halaman ditulis berdasarkan buah pemikiran Tornagogo selama menjabat sebagai Kapolda Papua Barat Desember 2019. Bekerjasama dengan penerbit Arsip Metro, buku dibagi enam bab yang terdiri dari Kilau Emas di Pegunungan, Dijajah Miras , Separatis KNPB di Papua Barat, Kejahatan dan Peradaban , “Mantera” Manu Yaba Nonti dan Zamrud Raja Ampat. Baca: Tergiur Upah Ratusan Ribu, Satpam Sekolah Ini Edarkan Ganja.
Sementara itu, Guru Besar Kriminologi UI, Muhamad Mustofa menjelaskan, banyak kebijakan publik seragam dari Sabang sampai Marauke. Padahal Indonesia sangat sangat beragam dengan adat dan budaya. Kebijakan yang bercirikan pluralisme termasuk hukum nasional, kata Mustofa, itu harus mengakui pluralisme agar hukum nasional dan hukum adat yang asli bangsa Indonesia itu tidak .“Slogan Bhinneka Tunggal Ika sering disebutkan tapi kebijakan-kebijakannya tidak mencerminkan,” jelasnya.
Dia menyoroti persoalan konsumsi miras di Papua Barat yang dinilai sebagai bentuk manipulasi budaya oleh pendatang yang merusak tradisi dan adat. “Oleh karena itu direkomendasikan untuk melakukan revitalisasi budaya. Tidak mudah dihilangkan secara seketika, perlu proses yang panjang untuk kebijakan yang ditawarkan. Bukan melarang secara total tetapi harus ada pengaturan. Pengaturan itu harus disosialisasikan, siapa yang mensosialisasikan? Tokoh agama, adat,” jelasnya.
Dia menyebut, buku Menyulam NKRI, Merawat Rasa Aman merupakan hasil penelitian kualitatif yang bersifat komprehensif tentang gejala gangguan keamanan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Barat. Baca Juga: Emosi Dituduh Ambil Ampas Tahu, Ayah dan Anak Bacok Juru Parkir.
“Ini merupakan data yang bermanfaat bagi pencarian jalan keluar dalam menghadapi masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat dijadikan landasan pembuatan kebijakan di tingkat Papua Barat,” tutup Mustofa.
Sementara itu, Guru Besar Kriminologi UI, Muhamad Mustofa menjelaskan, banyak kebijakan publik seragam dari Sabang sampai Marauke. Padahal Indonesia sangat sangat beragam dengan adat dan budaya. Kebijakan yang bercirikan pluralisme termasuk hukum nasional, kata Mustofa, itu harus mengakui pluralisme agar hukum nasional dan hukum adat yang asli bangsa Indonesia itu tidak .“Slogan Bhinneka Tunggal Ika sering disebutkan tapi kebijakan-kebijakannya tidak mencerminkan,” jelasnya.
Dia menyoroti persoalan konsumsi miras di Papua Barat yang dinilai sebagai bentuk manipulasi budaya oleh pendatang yang merusak tradisi dan adat. “Oleh karena itu direkomendasikan untuk melakukan revitalisasi budaya. Tidak mudah dihilangkan secara seketika, perlu proses yang panjang untuk kebijakan yang ditawarkan. Bukan melarang secara total tetapi harus ada pengaturan. Pengaturan itu harus disosialisasikan, siapa yang mensosialisasikan? Tokoh agama, adat,” jelasnya.
Dia menyebut, buku Menyulam NKRI, Merawat Rasa Aman merupakan hasil penelitian kualitatif yang bersifat komprehensif tentang gejala gangguan keamanan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Barat. Baca Juga: Emosi Dituduh Ambil Ampas Tahu, Ayah dan Anak Bacok Juru Parkir.
“Ini merupakan data yang bermanfaat bagi pencarian jalan keluar dalam menghadapi masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat dijadikan landasan pembuatan kebijakan di tingkat Papua Barat,” tutup Mustofa.
(nag)
Lihat Juga :
