Rakor Program Penanganan Fakir Miskin, Ini Pesan Sekprov Sulsel

MAKASSAR - Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani , menekankan program penanganan fakir miskin harus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bisa menjalankan dengan baik.

Hal itu disampaikan saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2021 di Condotel hotel Jalan Jenderal M Yusuf, Kamis, (8/04/2021). Rakor ini juga dilaksanakan selama tiga hari yakni tanggal 7 hingga 9 Maret 2021.

Sekprov Sulsel Abdul Hayat menyampaikan, bahwa mengenai kemiskinan kompleksitasnya memang sangat tinggi, sangat urgent dan sangat penting di republik ini.



"Kita menginginkan komitmen leaders yang kuat, yang di bawah menunggu kebijakan, tentu jika ada kebijakan pasti ada arah kebijakan, ada strategi kebijakan," ucap Abdul Hayat yang sekaligus membuka Rakor tersebut.

Menurut Abdul Hayat, Rakor Program Penanganan Kemiskinan ini merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multisektor. Karena upaya penanganan kemiskinan itu harus dilakukan secara komprehensif dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Program-program penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan ini telah dilaksanakan di Sulsel yakni, KUBE Jasa, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra, dan BPNT. "Dan sekarang ini telah bertransformasi menjadi program sembako," katanya.

Abdul Hayat menambahkan, bahwa hal ini dapat terjadi berkat adanya sinergisitas yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan hal semacam ini diharapkan bisa tetap terjadi di masa-masa yang akan datang.

Untuk itu, kata Hayat , program sembako ini diharapkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat menjadi lebih luas. Karena manfaat yang dirasakan dari program sembako ini lebih kepada pemenuhan nutrisi/gizi yang lebih seimbang dan variatif.



Ia juga mengingatkan, bahwa dalam pelaksanaan program sembako melalui agen penyalur perlu mendapat perhatian khusus dalam menyalurkan bantuan sosial jangan mereka dibiarkan jalan sendiri tanpa monitoring dari dinsos.

Untuk itu kata Hayat Tim Koordinasi (Tikor) harus mampu mengendalikan penyaluran dan memastikan ketepatan jumlah, kualitas dan sasaran penerima bantuan sosial pangan dan tentu ini dapat dilakukan dengan kerjasama dan sinergitas yang baik dan seluruh stakeholder terkait.

"Kita berharap agar verifikasi dan validasi data harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, koordinasi juga harus terus dilakukan mulai tingkat bawah, dan secara berjenjang sampai pada tingkat paling atas," harapnya.

Rakor ini juga dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Sosial Pemprov Sulsel, Muhammad Hasan Ambarala, Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se-Sulawasi Selatan. (Baca Juga: Sekprov Abdul Hayat Terima Kunjungan Kerja DPD RI)