DPRD Makassar Dorong Simulasi Sekolah Tatap Muka di Pulau
loading...
A
A
A
Disisi lain, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyudin menekankan protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat.
Dia pun mendukung Pemkot Makassar melaksanakan sekolah tatap muka dalam waktu dekat ini. Skemannya perpaduan online dan offline.
"Yang terpenting kalau sekolah ingin melaksanakan belajar tatap muka wajib menerapkan protokol kesehatan ," ujar dia.
Dalam hal ini, lanjut dia, semua sekolah telah menyiapkan kelengkapan protokol kesehatan di sekolah. Diantaranya, menyiapkan alat cuci tangan, hand sanitizer di dalam ruang kelas masing-masing, mengatur jarak kursi anak, dan memakai masker.
"Jadi semua itu harus tersedia untuk memberikan rasa aman," tutur dia.
Ketua PGRI Kepulauan Sangkarrang, Hasanuddin Yafid, menambahkan pihaknya sangat siap menerapkan sistem belajar tatap muka. Alasannya, sinyal masih kurang, bahkan sarana dan prasarana yang kurang memadai.
"Sinyal kurang, kemudian listrik hanya siang hari kemudian tingkat pendidikan orang tua itu kurang di pulau, sehingga untuk pembelajaran jarak jauh agak susah," ungkap dia.
Hasanuddin menyampaikan untuk skema pembelajaran tatap muka akan dibatasi. Setiap rombel berjumlah 15 orang. Tidak boleh lebih dari jumlah yang ditentukan.
"Orang tua juga sudah siap mendukung kegiatan sekolah tatap muka, mengingat bahwa ortu di pulau itu mereka sibuk sebagai nelayan. Kemudian Ibu Rumah Tangga (IRT) tidak terpelajar atau pendidikannya rendah, sehingga mereka sangat menginginkan tatap muka," tutup dia.
Dia pun mendukung Pemkot Makassar melaksanakan sekolah tatap muka dalam waktu dekat ini. Skemannya perpaduan online dan offline.
"Yang terpenting kalau sekolah ingin melaksanakan belajar tatap muka wajib menerapkan protokol kesehatan ," ujar dia.
Dalam hal ini, lanjut dia, semua sekolah telah menyiapkan kelengkapan protokol kesehatan di sekolah. Diantaranya, menyiapkan alat cuci tangan, hand sanitizer di dalam ruang kelas masing-masing, mengatur jarak kursi anak, dan memakai masker.
"Jadi semua itu harus tersedia untuk memberikan rasa aman," tutur dia.
Ketua PGRI Kepulauan Sangkarrang, Hasanuddin Yafid, menambahkan pihaknya sangat siap menerapkan sistem belajar tatap muka. Alasannya, sinyal masih kurang, bahkan sarana dan prasarana yang kurang memadai.
"Sinyal kurang, kemudian listrik hanya siang hari kemudian tingkat pendidikan orang tua itu kurang di pulau, sehingga untuk pembelajaran jarak jauh agak susah," ungkap dia.
Hasanuddin menyampaikan untuk skema pembelajaran tatap muka akan dibatasi. Setiap rombel berjumlah 15 orang. Tidak boleh lebih dari jumlah yang ditentukan.
"Orang tua juga sudah siap mendukung kegiatan sekolah tatap muka, mengingat bahwa ortu di pulau itu mereka sibuk sebagai nelayan. Kemudian Ibu Rumah Tangga (IRT) tidak terpelajar atau pendidikannya rendah, sehingga mereka sangat menginginkan tatap muka," tutup dia.