DPRD Makassar Dorong Simulasi Sekolah Tatap Muka di Pulau

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai bersiap membuka sekolah tatap muka. Sebanyak 5.000 tenaga pendidik sudah disuntik vaksin.

Ketua Komisi D DPRD Makassar , Wahab Tahir mendorong Pemkot Makassar melakukan uji coba sekolah tatap muka di wilayah kepulauan. Sebab jika ada yang terpapar, bisa segera ditangani dengan cepat.

"Saya berharap uji coba itu di pulau, sehingga kalau ada apa-apa kita bisa cepat lakukan isolasi," kata Wahab, Senin (5/4/2021).

Pertimbangan lain, lanjut Wahab, perlu ada uji coba Standard Operasional Prosedur (SOP) sekolah tatap muka di tengah pandemi. Sehingga menurut dia, Pulau Sangkarrang paling tepat untuk dilakukan simulasi.

Apalagi, kata dia, Pulau Sangkarrang sudah masuk wilayah zona hijau. Antusias guru di pulau termasuk siswa juga cukup tinggi untuk menjalankan sekolah tatap muka.

"Sangkarrang itu mereka paling siap sekolah offline. Karena sampai hari ini, Sangkkarang sudah masuk wilayah yang hijau," ujar dia.



Legislator Golkar itu menambahkan proses percontohan rencananya akan digelar pada April ini. Lokasi yang dipilih bahkan dinilai sudah tepat.

Beberapa pertimbangan selain guru telah melakukan proses vaksinasi Covid-19 , adalah skema belajar dinilai telah matang untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Kan ada SOP sekolah offline, kita bisa uji coba di pulau. Paling tidak, uji cobanya disitu," papar dia.

Disisi lain, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyudin menekankan protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat.

Dia pun mendukung Pemkot Makassar melaksanakan sekolah tatap muka dalam waktu dekat ini. Skemannya perpaduan online dan offline.

"Yang terpenting kalau sekolah ingin melaksanakan belajar tatap muka wajib menerapkan protokol kesehatan ," ujar dia.



Dalam hal ini, lanjut dia, semua sekolah telah menyiapkan kelengkapan protokol kesehatan di sekolah. Diantaranya, menyiapkan alat cuci tangan, hand sanitizer di dalam ruang kelas masing-masing, mengatur jarak kursi anak, dan memakai masker.

"Jadi semua itu harus tersedia untuk memberikan rasa aman," tutur dia.

Ketua PGRI Kepulauan Sangkarrang, Hasanuddin Yafid, menambahkan pihaknya sangat siap menerapkan sistem belajar tatap muka. Alasannya, sinyal masih kurang, bahkan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

"Sinyal kurang, kemudian listrik hanya siang hari kemudian tingkat pendidikan orang tua itu kurang di pulau, sehingga untuk pembelajaran jarak jauh agak susah," ungkap dia.

Hasanuddin menyampaikan untuk skema pembelajaran tatap muka akan dibatasi. Setiap rombel berjumlah 15 orang. Tidak boleh lebih dari jumlah yang ditentukan.

"Orang tua juga sudah siap mendukung kegiatan sekolah tatap muka, mengingat bahwa ortu di pulau itu mereka sibuk sebagai nelayan. Kemudian Ibu Rumah Tangga (IRT) tidak terpelajar atau pendidikannya rendah, sehingga mereka sangat menginginkan tatap muka," tutup dia.