Ketua Demokrat Jabar: 'Arisan' Sibolangit Membuat Kami Semakin Dewasa Berpolitik
Rabu, 31 Maret 2021 - 20:09 WIB
loading...
Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Irfan Suryanagara. Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Irfan Suryanagara menyatakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara telah memberikan pelajaran berharga bagi seluruh kader Partai Demokrat.
Baca juga: Kepengurusan Kubu Moeldoko Ditolak Pemerintah, Pengurus Demokrat Jabar Bersorak Sorai
Pernyataan tersebut disampaikan Irfan menyusul keputusan pemerintah yang menolak permohonan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang diajukan oleh Moeldoko dan Johny Allen Marbun.
Baca juga: Permohonan Moeldoko dkk Ditolak Kemenkumham, Ini Alasannya
Irfan mengungkapkan bahwa seluruh kader Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kini semakin solid dan semakin dewasa dalam berpolitik berkat KLB yang disebutnya sebagai arisan itu.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kami yang mengikuti 'arisan' di Sibolangit kemarin. Ini membuat kami semakin dewasa dalam berpolitik, ini menambah jam terbang kami, mudah-mudahan ini bisa menyudahi konflik yang ada," tutur Irfan di kantor DPD Partai Demokrat Jabar, Jalan Dr Sutami, Kota Bandung, Rabu (31/3/2021).
Irfan menuturkan, selama sekitar dua bulan, pihaknya terus melakukan koordinasi dan konsolidasi seluruh kekuatan Partai Demokrat di Jabar untuk mempertahankan keutuhan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY.
"Tidak hanya ketua DPD, tapi DPC, PAC, hingga ranting, dua bulan kami mobilisasi itu. Bayangkan, 5.900 lebih ranting, 627 PAC, dan 27 DPC. Hari per hari, detik per detik kami melakukan konsolidasi karena kami tidak mau dicuri. Kami tidak rela sepenggal tanah pun di Bumi Parahyangan dicoreng ketidakbenaran," papar Irfan.
Disinggung kemungkinan gugatan pengadilan yang bakal dilayangkan kubu Moeldoko, Irfan menegaskan bahwa gugatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tidak mungkin dapat dilakukan kubu Moeldoko. Pasalnya, kata Irfan, mereka bukan pemilik suara sah Partai Demokrat.
"Gugatan pengadilan itu kan kalau mereka menggugat AD/ART. Di kongres itu kami lah yang memilih, pemilik suara yang. Saya ketua DPD dan ketua DPC seluruh Indonesia, itulah pemilik suara yang sah dan inilah suara yang paling tinggi. Jadi, jadi AD/ART mana yang mereka sampaikan tidak sesuai? Tidak ada, karena itu keinginan kami," tegas Irfan.
Irfan kembali menegaskan bahwa orang-orang yang bergabung di kubu Moeldoko bukanlah pemilik suara sah Partai Demokrat. Terlebih, kata Irfan, mereka banyak yang sudah tidak aktif berpartai, bahkan sudah pindah ke partai lain.
"Jok bisa bisanya bilang AD/ART tidak benar. Artinya, apapun ceritanya, kami pemilik suara sah akan berada di bawah kebenaran, kebenaran itu adalah ketumnya AHY, tidak ada yang lain," katanya.
Irfan pun menyampaikan terima kasihnya kepada Menkumham, Yasona H Laoly; Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD; dan Menteri PANRB, Cahyo Kumolo terkait keputusan pemerintah yang menolak permohonan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko.
"Kami juga berpesan, sesuai pesan ketum (AHY), jangan euforia. Apapun yang terjadi, yang kami hadapi bagaimana bekerja sesuai tupoksi kami," tandasnya.
Baca juga: Kepengurusan Kubu Moeldoko Ditolak Pemerintah, Pengurus Demokrat Jabar Bersorak Sorai
Pernyataan tersebut disampaikan Irfan menyusul keputusan pemerintah yang menolak permohonan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang diajukan oleh Moeldoko dan Johny Allen Marbun.
Baca juga: Permohonan Moeldoko dkk Ditolak Kemenkumham, Ini Alasannya
Irfan mengungkapkan bahwa seluruh kader Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kini semakin solid dan semakin dewasa dalam berpolitik berkat KLB yang disebutnya sebagai arisan itu.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kami yang mengikuti 'arisan' di Sibolangit kemarin. Ini membuat kami semakin dewasa dalam berpolitik, ini menambah jam terbang kami, mudah-mudahan ini bisa menyudahi konflik yang ada," tutur Irfan di kantor DPD Partai Demokrat Jabar, Jalan Dr Sutami, Kota Bandung, Rabu (31/3/2021).
Irfan menuturkan, selama sekitar dua bulan, pihaknya terus melakukan koordinasi dan konsolidasi seluruh kekuatan Partai Demokrat di Jabar untuk mempertahankan keutuhan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY.
"Tidak hanya ketua DPD, tapi DPC, PAC, hingga ranting, dua bulan kami mobilisasi itu. Bayangkan, 5.900 lebih ranting, 627 PAC, dan 27 DPC. Hari per hari, detik per detik kami melakukan konsolidasi karena kami tidak mau dicuri. Kami tidak rela sepenggal tanah pun di Bumi Parahyangan dicoreng ketidakbenaran," papar Irfan.
Disinggung kemungkinan gugatan pengadilan yang bakal dilayangkan kubu Moeldoko, Irfan menegaskan bahwa gugatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tidak mungkin dapat dilakukan kubu Moeldoko. Pasalnya, kata Irfan, mereka bukan pemilik suara sah Partai Demokrat.
"Gugatan pengadilan itu kan kalau mereka menggugat AD/ART. Di kongres itu kami lah yang memilih, pemilik suara yang. Saya ketua DPD dan ketua DPC seluruh Indonesia, itulah pemilik suara yang sah dan inilah suara yang paling tinggi. Jadi, jadi AD/ART mana yang mereka sampaikan tidak sesuai? Tidak ada, karena itu keinginan kami," tegas Irfan.
Irfan kembali menegaskan bahwa orang-orang yang bergabung di kubu Moeldoko bukanlah pemilik suara sah Partai Demokrat. Terlebih, kata Irfan, mereka banyak yang sudah tidak aktif berpartai, bahkan sudah pindah ke partai lain.
"Jok bisa bisanya bilang AD/ART tidak benar. Artinya, apapun ceritanya, kami pemilik suara sah akan berada di bawah kebenaran, kebenaran itu adalah ketumnya AHY, tidak ada yang lain," katanya.
Irfan pun menyampaikan terima kasihnya kepada Menkumham, Yasona H Laoly; Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD; dan Menteri PANRB, Cahyo Kumolo terkait keputusan pemerintah yang menolak permohonan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko.
"Kami juga berpesan, sesuai pesan ketum (AHY), jangan euforia. Apapun yang terjadi, yang kami hadapi bagaimana bekerja sesuai tupoksi kami," tandasnya.
(shf)
Lihat Juga :
