Legislasi Pertanyakan Banyaknya Kartu BPJS Kesehatan Tak Bertuan
Rabu, 10 Maret 2021 - 19:14 WIB
loading...
Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo (dua dari kanan) saat ditemui sejumlah awak media dan menjelaskan permasalahan ratusan kartu BPJS di Desa Terawan yang tidak berpemilik baru-baru ini. Foto iNews TV/Sigit D
A
A
A
KUALA PEMBUANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan Zuli Eko Prasetyo mempertanyakan masalah kartu dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang ada di Desa Terawan, Kecamatan Seruyan Raya yang sampai saat ini tidak ada pemiliknya.
"Jadi saya itu ada menerima laporan dari salah satu RT di desa tersebut bahwa data penerima BPJS itu tidak valid, dalam artian seperti ini, kartu BPJS yang sudah keluar itu tidak ada orangnya," katanya.
Ia mengatakan, berdasarkan apa yang disampaikan oleh RT setempat, jumlah kartu yang tidak berpemilik tersebut mencapai kurang lebih 200 kartu dan jumlah tersebut terbilang lumayan banyak.
Baca: Pelayanan Publik di Kecamatan Kendor, DPRD: Jangan Salahkan COVID-19
"Jadi kartu itu ada tapi orangnya tidak ada dan bahkan orang yang betul-betul ada serta berdomisili di desa tersebut masih ada yang belum dapat. Hal ini tentu saja sangat disayangkan mengingat anggaran untuk BPJS kesehatan sendiri sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan tapi malah tidak bisa dinikmati oleh masyarakat yang memang layak mendapatkan program tersebut," ujarnya.
Menurutnya, dirinya sendiri masih belum mengetahui secara pasti sumber permasalahan tersebut entah data yang tidak sinkron atau lain sebagainya sehingga hal seperti itu bisa terjadi.
Sedangkan yang jadi permasalahan saat ini adalah Pemkab sudah menyediakan anggaran dan otomatis jika sudah diterbitkan kartu maka setiap bulannya akan dibayarkan.
"Jadi saya itu ada menerima laporan dari salah satu RT di desa tersebut bahwa data penerima BPJS itu tidak valid, dalam artian seperti ini, kartu BPJS yang sudah keluar itu tidak ada orangnya," katanya.
Ia mengatakan, berdasarkan apa yang disampaikan oleh RT setempat, jumlah kartu yang tidak berpemilik tersebut mencapai kurang lebih 200 kartu dan jumlah tersebut terbilang lumayan banyak.
Baca: Pelayanan Publik di Kecamatan Kendor, DPRD: Jangan Salahkan COVID-19
"Jadi kartu itu ada tapi orangnya tidak ada dan bahkan orang yang betul-betul ada serta berdomisili di desa tersebut masih ada yang belum dapat. Hal ini tentu saja sangat disayangkan mengingat anggaran untuk BPJS kesehatan sendiri sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan tapi malah tidak bisa dinikmati oleh masyarakat yang memang layak mendapatkan program tersebut," ujarnya.
Menurutnya, dirinya sendiri masih belum mengetahui secara pasti sumber permasalahan tersebut entah data yang tidak sinkron atau lain sebagainya sehingga hal seperti itu bisa terjadi.
Sedangkan yang jadi permasalahan saat ini adalah Pemkab sudah menyediakan anggaran dan otomatis jika sudah diterbitkan kartu maka setiap bulannya akan dibayarkan.
Lihat Juga :
