Khawatir Kubu Moeldoko Diakui Pemerintah, Demokrat Salatiga Siapkan Perlawanan
Selasa, 09 Maret 2021 - 07:38 WIB
loading...
Ketua DPC Partai Demokrat Salatiga Miftahudin A F saat memberikan keterangan kepada awak media terkait dukungnya kepada AHY. Foto/Angga Rosa
A
A
A
SALATIGA - DPC Partai Demokrat Salatiga khawatir pemerintah akan mengakui Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) pimpinan Moeldoko. Apabila pemerintah mengakui hasil KLB Deliserdang, DPC Partai Demokrat Salatiga siap melawan.
Ketua DPC Partai Demokrat Salatiga Miftahudin Afandi menyatakan, kader dan pengurus DPC Partai Demokrat Salatiga bertekad bulat mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pengurus DPC Partai Demokrat Salatiga berharap pemerintah adil dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat.
Baca juga: Tolak KLB, Demokrat Rembang Pastikan Setia ke AHY dan SBY
"Kami minta Menkumham fair dan menolak Partai Demokrat kubu Moeldoko karena pelaksanaan KLB menyalahi aturan partai. Jika pemerintah mengakui kubu Moeldoko, kami akan menempuh jalur hukum," katanya, Selasa (8/3/2021).
Dia menyatakan, seluruh kader dan pengurus DPC Partai Demokrat di Jateng bertekad melawan pelaku gerakan pengambilan kepemimpinan Partai Demokrat. DPD Partai Demokrat Jateng juga telah meminta DPP untuk memecat kader yang terbukti berkhianat dan menyalahi aturan partai.
"Semua kader Partai Demokrat se Jawa Tengah siap merapatkan barisan untuk menjaga soliditas partai guna melawan gerakan pengambilalihan kepemimpinan," ucapnya.
Dia menyatakan, AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah sesuai aturan partai dan regulasi. AHY dipilih secara aklamasi dalam Konggres V Partai Demokrat 2020. "Konggres V digelar sesuai ADART partai. Dan terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan partai. Sedangkan KLB menyalahi ketentuan," tandasnya.
Ketua DPC Partai Demokrat Salatiga Miftahudin Afandi menyatakan, kader dan pengurus DPC Partai Demokrat Salatiga bertekad bulat mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pengurus DPC Partai Demokrat Salatiga berharap pemerintah adil dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat.
Baca juga: Tolak KLB, Demokrat Rembang Pastikan Setia ke AHY dan SBY
"Kami minta Menkumham fair dan menolak Partai Demokrat kubu Moeldoko karena pelaksanaan KLB menyalahi aturan partai. Jika pemerintah mengakui kubu Moeldoko, kami akan menempuh jalur hukum," katanya, Selasa (8/3/2021).
Dia menyatakan, seluruh kader dan pengurus DPC Partai Demokrat di Jateng bertekad melawan pelaku gerakan pengambilan kepemimpinan Partai Demokrat. DPD Partai Demokrat Jateng juga telah meminta DPP untuk memecat kader yang terbukti berkhianat dan menyalahi aturan partai.
"Semua kader Partai Demokrat se Jawa Tengah siap merapatkan barisan untuk menjaga soliditas partai guna melawan gerakan pengambilalihan kepemimpinan," ucapnya.
Dia menyatakan, AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah sesuai aturan partai dan regulasi. AHY dipilih secara aklamasi dalam Konggres V Partai Demokrat 2020. "Konggres V digelar sesuai ADART partai. Dan terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan partai. Sedangkan KLB menyalahi ketentuan," tandasnya.
(msd)
Lihat Juga :
