Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Tetap Setia ke AHY dan SBY, Demokrat Jateng Siap Bawa Kader Penghianat ke Jalur Hukum
loading...
DPD Partai Demokrat Provinsi Jateng menegaskan tak mengakui hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deliserdang, Sumut. Foto: SINDONews/Ahmad Antoni
A
A
A
SEMARANG - Partai Demokrat Jawa Tengah (Jateng) merapatkan barisan untuk tetap mendukung kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) . Mereka juga menyatakan setia kepada Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) .
Bahkan, sebagai bentuk dukungan mereka menggelar rapat koordinasi daerah (rakorda) selama tiga hari 5-7 Maret di Semarang. Dalam kegiatan itu, dipastikan Ketua DPD dan 35 Ketua DPC Partai Demokrat di Jateng mengikuti acara tersebut.
“Menolak Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang Sumatera Utara, dikarenakan tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Rinto Subekti.
“Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jateng dan 35 Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah tidak ada satu pun yang hadir atau pun menandatangani surat kuasa/surat mandat yang diberikan kepada siapa pun untuk menghadiri dan/atau mewakilinya dalam Kongres Luar Biasa (KLB) illegal,” imbuhnya.
Dia menyatakan, bila terdapat oknum kader atau pihak yang mengatasnamakan Ketua DPD/DPC PartaiDemokrat wilayah Jawa Tengah menghadiri dan atau mewakili dalam KLB adalah tidak sah. “Tindakan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana dan dapat dituntut secara hukum,” tegasnya.
Dalam rakorda juga disepakati tetap mendukung hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020. Mereka menyatakan setia kepada kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Bertekad untuk melawan pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), serta) meminta kepada DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang terbukti berkhianat dan melanggar etika politik,” lugasnya.
Pihaknya juga meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kemenkumham Republik Indonesia untuk tidak mengesahkan apa pun yang dihasilkan oleh Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara karena dianggap illegal.
“Semua Kader Partai Demokrat se-Jawa Tengah siap merapatkan barisan untuk menjaga soliditas Partai Demokrat guna melawan Gerakan Pengambil Alihan Kepempinan (GPK-PD ) atau Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) illegal,” pungkasnya.
Bahkan, sebagai bentuk dukungan mereka menggelar rapat koordinasi daerah (rakorda) selama tiga hari 5-7 Maret di Semarang. Dalam kegiatan itu, dipastikan Ketua DPD dan 35 Ketua DPC Partai Demokrat di Jateng mengikuti acara tersebut.
“Menolak Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang Sumatera Utara, dikarenakan tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Rinto Subekti.
“Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jateng dan 35 Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah tidak ada satu pun yang hadir atau pun menandatangani surat kuasa/surat mandat yang diberikan kepada siapa pun untuk menghadiri dan/atau mewakilinya dalam Kongres Luar Biasa (KLB) illegal,” imbuhnya.
Dia menyatakan, bila terdapat oknum kader atau pihak yang mengatasnamakan Ketua DPD/DPC PartaiDemokrat wilayah Jawa Tengah menghadiri dan atau mewakili dalam KLB adalah tidak sah. “Tindakan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana dan dapat dituntut secara hukum,” tegasnya.
Dalam rakorda juga disepakati tetap mendukung hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020. Mereka menyatakan setia kepada kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Bertekad untuk melawan pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), serta) meminta kepada DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang terbukti berkhianat dan melanggar etika politik,” lugasnya.
Pihaknya juga meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kemenkumham Republik Indonesia untuk tidak mengesahkan apa pun yang dihasilkan oleh Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara karena dianggap illegal.
“Semua Kader Partai Demokrat se-Jawa Tengah siap merapatkan barisan untuk menjaga soliditas Partai Demokrat guna melawan Gerakan Pengambil Alihan Kepempinan (GPK-PD ) atau Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) illegal,” pungkasnya.
(nic)
Explore More