Ondofolo : Tak Semua OAP Tolak DOB dan Otsus Papua

JAYAPURA - Isu penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan keberlangsungan Otonomi Khusus Papua terus mencuat di Papua, khususnya dari wilayah Pegunungan Papua . Berbagai elemen masyarakat tegas monolak kedua program nasional tersebut.

Namun, ternyata banyak juga tokoh dari elemen masyakat wilayah adat lain malah mendukung DOB dan Otsus Papua , seperti disampaikan Tokoh Adat Sentani, Ondofolo Yanto Eluay.

Yanto Eluay adalah anak dari Theys Hiyo Eluay, sang legenda pejuang Papua Merdeka kala itu yang kemudian mewariskan ke Ondofoloannya kepada sang anak yakni Yanto Eluay.


Ondo Yanto begitu disapa, tegas menyebut pihaknya meminta DOB tetap berjalan, dan Otsus kembali dilanjutkan dengan evaluasi sebelumnya.

"Otsus dan DOB itu program pemerintah dan sudah ada tim kerjanya di setiap wilayah di Papua, utamana untuk DOB diwilayah-wilayah yang akan dimekarkan. Sikap kami mendukung penuh program pemerintah ini, dan Otsus harus dievaluasi menyeluruh," kata Yanto Eluay.

Lebih lanjut disampaikan, sikap beberapa elemen masyarakat yang menolak DOB dan Otsus Papua tidak bisa disamaratakan atas nama rakyat Papua.

"Tidak semua rakyat Papua menolak DOB dan Otsus itu. Dan saya katakan jangan mengatasnamakan seluruh rakyat Papua, karena itu hanya kelompok tertentu saja. Rakyat Papua masih banyak juga yang mendukung pemekaran, karena mereka mau maju juga, mau daerahnya maju. Sama halnya dengan Otsus, banyak rakyat Papua yang masih ingin Otsus lanjut termasuk kami, karena dengan Otsus kita bisa lebih sejahtera," tegasnya.

Hal senada dikatakan Ali Kabiay, tokoh pemuda Papua yang juga selaku Ketua Mandala Trikora Provinsi Papua ini. Ali mendesak pemerinah mengaudit dana Otsus yang bergulir di Papua Trilyunan rupiah itu.

"Setiap program itu ada evaluasinya, samahalnya dengan Otsus. Karena dengan bgitu maka kita akan tahu dimana kekurangan dan kelebihannya untuk kemudian menjadi pertimbangan Otsus mendatang," katanya.

Baca Juga: Gunakan Pendekatan Kesejahteraan, Pemerintah Naikkan Dana Otsus Papua

Pihaknya juga tegas meminta KPK RI, Kejaksaan Agung, Polri dan Polhukkam untuk ke Papua dan melakukan audit.

"Jadi mereka khusus untuk melakukan evaluasi. Karena kami duga dana Otsus diselewengkan oleh elite politik Papua. Termasuk mengecek dana Otsus yang digunakan Majelis Rakyat Papua (MRP) karena indikasinya disalahgunakan,"ucapnya.

Selain soal itu, Ali juga menolak pembangunan gedung Gubernur Papua 22 lantai di Kota Jayapura. Menurutnya rencana pembangunana bangunan tertinggi di Papua itu sangat mubadzir.

"Rakyatnya masih susah e malah pemerintahnya sibuk mau bangun gedung baru dengan 22 lantai. Ini mubazir dan belum mendesak. Toh bangunan megah begitu tidak menjamin pelayanan optimal. Rakyat butuh dana bukan gedung," pungkasnya.