Berobat Cukup Pakai KTP Sampai Lapangan Pekerjaan Baru, Langkah Awal Eri Jadi Wali Kota

SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mulai menata layanan kesehatan bagi warganya. Seperti janjinya saat kampanye, Eri memastikan nantinya warga Kota Pahlawan yang sakit cukup menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memperoleh layanan di puskesmas maupun rumah sakit.

Eri menuturkan, kemudahan ini diharapkan bisa memudahkan warga untuk mendapatkan layanan kesehatan. Mereka tidak perlu lagi memakai surat keterangan miskin. Sehingga kebutuhan warga untuk mengakses layanan kesehatan tetap terjaga.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) itu sudah bertemu dengan perwakilan dari BPJS untuk membahas segala kemungkinan yang bisa dilakukan.

“Mudah-mudahan Maret nanti selesai. Warga Surabaya yang sakit atau berurusan dengan kesehatan tidak perlu lagi surat keterangan miskin. Cukup KTP Surabaya saja,” kata Eri ketika ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Senin (1/3/2021).

Ia melanjutkan, saat ini warga harus tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Dirinya pun sudah siap untuk membentuk satgas sampai di tingkat RW. Sehingga upaya untuk menekan angka penularan bisa terus dilakukan sampai ke kampung-kampung.

“Gotong-royong bersama antar warga masyarakat perlu ditegaskan kembali, termasuk di tingkat RW,” ucapnya.

Eri juga ingin ingin membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kemandirian ekonomi lokal. Termasuk memperkuat daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional.

Baca juga: Ditanya Kunci Motor, Warga Blitar Ini Ngamuk Pukul Korban Hingga Darahnya Muncrat

"Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi rakyat," katanya.

Ia juga ingin memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi berbasis daya dukung lingkungan. Sekaligus memantapkan ketersediaan insfrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia.

Baca juga: Gresik Gempar, Makam Keramat Putri Cempo Longsor Sepanjang 30 Meter

"Termasuk juga mengoptimalkan pengaturan distribusi sumber-sumber daerah, terutama APBD sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serta memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," jelasnya.