Pemkab Luwu Utara Bersiap Sambut Penilaian Abdibakti Tani
loading...
A
A
A
LUWU UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara kembali bersiap menyambut penghargaan Abdibakti Tani dari Kementerian Pertanian , yang sesuai jadwal akan dilangsungkan kembali tahun ini.
Persiapan itu salah satunya dengan memperbaiki pelayanan publik di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang akan didorong dalam ajang dua tahunan tersebut. Dimulai dengan rapat teknis persiapan perbaikan pelayanan publik di Warkop Indah kantor bupati, Selasa (23/2/2021).
Rapat tersebut dipimpin Plh Bupati Luwu Utara , Armiadi. Rapat dipandu Kabag Organisasi Muhammad Hadi, dihadiri tiga perangkat daerah (PD) yang memiliki UKPP, masing-masing Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP), serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan).
Plh Bupati Luwu Utara , Armiadi berharap, ajang penilaian Abdibakti Tani betul-betul dapat diikuti dengan persiapan yang lebih matang. Mengingat ajang ini bukan hal baru bagi Luwu Utara.
Sekadar diketahui, Luwu Utara telah mengikuti ajang ini sebanyak tiga kali. Dari tiga keikutsertaan tersebut, Luwu Utara selalu memboyong apresiasi, yaitu piagam penghargaan. Ada tiga jenis penghargaan di ajang ini, yaitu piagam, plakat dan piala.
“Kegiatan ini adalah sifatnya rutin setiap dua tahun sekali. Tentu kita tidak ingin sekadar ikut, tapi bagaimana kita ikut dan bisa meraih hasil yang baik dalam ajang ini nantinya,” kata Armiadi.
Keyakinan dia bukan tanpa alasan, mengingat Luwu Utara sudah memiliki pengalaman mengikuti ajang ini di tiga kesempatan, dan semuanya meraih piagam penghargaan. Bahkan di kesempatan ketiga, ada dua UKPP yang meraih piagam dari Menteri Pertanian . UKPP yang telah meraih piagam penghargaan adalah BPP Masamba (2015), BPP Bonebone (2017), BPP Tanalili (2019), dan UKPP Puskeswan (2019).
Untuk itu, Armiadi meminta kepada tiga PD yang memiliki UKPP pelayanan di sektor pertanian agar terus membangun komunikasi dan koordinasi untuk memudahkan segala persiapan menyongsong ajang ini.
“Teman-teman di PD harus bisa membantu mengintervensi teman-teman di UKPP, baik dari segi anggaran maupun sarana prasarana lainnya. Untuk itu, bangun komunikasi yang baik, jalin koordinasi dengan semua pihak terkait, dan yang paling penting jaga hubungan silaturahmi antar sesama. Ini bisa kita lakukan jika semuanya kita awali dengan niat yang baik pula,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabag Organisasi , Muhammad Hadi, mengatakan, bahwa rapat yang dilakukan ini adalah rapat yang sifatnya penting dalam membahas penguatan-penguatan di masing-masing UKPP.
“Rapat ini penting dalam rangka membahas penguatan-penguatan di UKPP, terkait kewajiban UKPP untuk segera membuat standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan motto pelayanan, sebagaimana yang diamanatkan Permentan Nomor 13 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibakti Tani bagi UKPP Berprestasi di Bidang Pertanian serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” kata Hadi.
Hal ini, kata dia, perlu segera dilaksanakan monitoring dan evaluasi ke masing-masing UKPP untuk melihat sejauh mana pelayanan publik berjalan dengan baik.
“Meski belum ada tahapan dari provinsi, tapi kita tetap harus persiapkan. Jangan sampai nanti sudah ada tahapan dan permintaan dari provinsi, kemudian kita kasak-kusuk mempersiapkan UKPP mana yang akan kita dorong nantinya dalam Penilaian Abdibakti Tani . Ini harus dihindari,” pungkasnya.
Lihat Juga: Irjen Kementan Jan S Maringka Ungkap 3 Syarat Percepatan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan
Persiapan itu salah satunya dengan memperbaiki pelayanan publik di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang akan didorong dalam ajang dua tahunan tersebut. Dimulai dengan rapat teknis persiapan perbaikan pelayanan publik di Warkop Indah kantor bupati, Selasa (23/2/2021).
Rapat tersebut dipimpin Plh Bupati Luwu Utara , Armiadi. Rapat dipandu Kabag Organisasi Muhammad Hadi, dihadiri tiga perangkat daerah (PD) yang memiliki UKPP, masing-masing Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP), serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan).
Plh Bupati Luwu Utara , Armiadi berharap, ajang penilaian Abdibakti Tani betul-betul dapat diikuti dengan persiapan yang lebih matang. Mengingat ajang ini bukan hal baru bagi Luwu Utara.
Sekadar diketahui, Luwu Utara telah mengikuti ajang ini sebanyak tiga kali. Dari tiga keikutsertaan tersebut, Luwu Utara selalu memboyong apresiasi, yaitu piagam penghargaan. Ada tiga jenis penghargaan di ajang ini, yaitu piagam, plakat dan piala.
“Kegiatan ini adalah sifatnya rutin setiap dua tahun sekali. Tentu kita tidak ingin sekadar ikut, tapi bagaimana kita ikut dan bisa meraih hasil yang baik dalam ajang ini nantinya,” kata Armiadi.
Keyakinan dia bukan tanpa alasan, mengingat Luwu Utara sudah memiliki pengalaman mengikuti ajang ini di tiga kesempatan, dan semuanya meraih piagam penghargaan. Bahkan di kesempatan ketiga, ada dua UKPP yang meraih piagam dari Menteri Pertanian . UKPP yang telah meraih piagam penghargaan adalah BPP Masamba (2015), BPP Bonebone (2017), BPP Tanalili (2019), dan UKPP Puskeswan (2019).
Untuk itu, Armiadi meminta kepada tiga PD yang memiliki UKPP pelayanan di sektor pertanian agar terus membangun komunikasi dan koordinasi untuk memudahkan segala persiapan menyongsong ajang ini.
“Teman-teman di PD harus bisa membantu mengintervensi teman-teman di UKPP, baik dari segi anggaran maupun sarana prasarana lainnya. Untuk itu, bangun komunikasi yang baik, jalin koordinasi dengan semua pihak terkait, dan yang paling penting jaga hubungan silaturahmi antar sesama. Ini bisa kita lakukan jika semuanya kita awali dengan niat yang baik pula,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabag Organisasi , Muhammad Hadi, mengatakan, bahwa rapat yang dilakukan ini adalah rapat yang sifatnya penting dalam membahas penguatan-penguatan di masing-masing UKPP.
“Rapat ini penting dalam rangka membahas penguatan-penguatan di UKPP, terkait kewajiban UKPP untuk segera membuat standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan motto pelayanan, sebagaimana yang diamanatkan Permentan Nomor 13 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibakti Tani bagi UKPP Berprestasi di Bidang Pertanian serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” kata Hadi.
Hal ini, kata dia, perlu segera dilaksanakan monitoring dan evaluasi ke masing-masing UKPP untuk melihat sejauh mana pelayanan publik berjalan dengan baik.
“Meski belum ada tahapan dari provinsi, tapi kita tetap harus persiapkan. Jangan sampai nanti sudah ada tahapan dan permintaan dari provinsi, kemudian kita kasak-kusuk mempersiapkan UKPP mana yang akan kita dorong nantinya dalam Penilaian Abdibakti Tani . Ini harus dihindari,” pungkasnya.
Lihat Juga: Irjen Kementan Jan S Maringka Ungkap 3 Syarat Percepatan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan
(luq)