Konflik di Tanah Papua, Barisan Merah Putih Beri Dukungan ke Pemerintah
Sabtu, 20 Februari 2021 - 09:51 WIB
loading...
A
A
A
Keempat, Kami Putra dan Putri Komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua , mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat, di mana telah menerima aspirasi masyarakat dari berbagai daerah untuk ada kebijakan pemekaran provinsi dan juga dapat di akomodir pemekaran kabupaten/kota yang sesuai dengan dokumen usulan pemekaran yang telah ada.
Kelima, Kami Putra dan Putri kompenen Merah Putih Republik Indonesia di Papua , menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua di mana saja berada, untuk tidak terhasut dengan berita-berita yang berasal dari oknum atau pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa, serta memohon kepada pihak Kepolisian Negara Republik lndonesia untuk bertindak tegas melakukan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keenam, Kami Putra dan Putri kompenen Merah Putih Republik Indonesia di Papua , mendukung sepenuhnya TNI dan Polri untuk mengejar dan menangkap Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata atau KKSB yang telah membuat jatuhnya korban dari pihak sipil maupun TNI Polri.
Baca juga: Kisah Makam Giriloyo, Makam Ghaib Sultan Agung
Ketujuh, Kami Putra dan Putri kompenen Merah Putih Republik Indonesia di Papua , mendukung pihak aparat penegak hukum agar menindak tegas pejabat atau siapapun pelaku atau siapapun yang melakukan tindakan penyalahgunaan dana Otsus yang mengakibatkan kerugian negara yang berimbas pada instabilitas di wilayah Papua .
"Pernyataan sikap ini adalah bukti dukungan penuh kami dan masyarakat Papua , untuk pemerintah atas berbagai langkah yang diambil," kata Yonas Nusi yang membacakan pernyataan itu.
Yanto Eluay menjelaskan, bahwa terlepas pro kontra pemekaran, sebenarnya pemekaran tanah Papua , didasari oleh tujuan pemerintah menyetujui aspirasi masyarakat dengan adanya daerah otonomi baru.
"Ini untuk kesejahteraan masyarakat Papua , dan juga untuk kedamaian masyarakat Papua . Untuk kepentingan masyarakat dan tak ada tujuan lain. Inti dari pemekaran ini untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat," ungkapnya.
Baca juga: Memilukan, Petani Kopi Ini Lumpuh Setelah Kakinya Diserang Tumor Ganas
Ia pun meminta setiap tokoh di Papua , tidak menyampaikan pendapat ataupun sikap pribadi yang seolah-olah adalah sikap seluruh rakyat Papua . "Kami sangat mengapresiasi pemerintah pusat dengan hal ini. Kepada seluruh tokoh-tokoh saya ingin sampaikan jangan menjeneralisir bahwa pernyataan anda adalah pernyataan seluruh rakyat Papua ," tegasnya.
Ia pun meminta pemerintah pusat tak lagi mengabaikan pemimpin masyarakat hukum adat. Menurutnya pemimpin masyarakat adat Papua punya hak yang mengikat. "Kita sama-sama punya tanggung jawab menjaga kedamaian wilayah adat kami," katanya.
Kelima, Kami Putra dan Putri kompenen Merah Putih Republik Indonesia di Papua , menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua di mana saja berada, untuk tidak terhasut dengan berita-berita yang berasal dari oknum atau pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa, serta memohon kepada pihak Kepolisian Negara Republik lndonesia untuk bertindak tegas melakukan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keenam, Kami Putra dan Putri kompenen Merah Putih Republik Indonesia di Papua , mendukung sepenuhnya TNI dan Polri untuk mengejar dan menangkap Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata atau KKSB yang telah membuat jatuhnya korban dari pihak sipil maupun TNI Polri.
Baca juga: Kisah Makam Giriloyo, Makam Ghaib Sultan Agung
Ketujuh, Kami Putra dan Putri kompenen Merah Putih Republik Indonesia di Papua , mendukung pihak aparat penegak hukum agar menindak tegas pejabat atau siapapun pelaku atau siapapun yang melakukan tindakan penyalahgunaan dana Otsus yang mengakibatkan kerugian negara yang berimbas pada instabilitas di wilayah Papua .
"Pernyataan sikap ini adalah bukti dukungan penuh kami dan masyarakat Papua , untuk pemerintah atas berbagai langkah yang diambil," kata Yonas Nusi yang membacakan pernyataan itu.
Yanto Eluay menjelaskan, bahwa terlepas pro kontra pemekaran, sebenarnya pemekaran tanah Papua , didasari oleh tujuan pemerintah menyetujui aspirasi masyarakat dengan adanya daerah otonomi baru.
"Ini untuk kesejahteraan masyarakat Papua , dan juga untuk kedamaian masyarakat Papua . Untuk kepentingan masyarakat dan tak ada tujuan lain. Inti dari pemekaran ini untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat," ungkapnya.
Baca juga: Memilukan, Petani Kopi Ini Lumpuh Setelah Kakinya Diserang Tumor Ganas
Ia pun meminta setiap tokoh di Papua , tidak menyampaikan pendapat ataupun sikap pribadi yang seolah-olah adalah sikap seluruh rakyat Papua . "Kami sangat mengapresiasi pemerintah pusat dengan hal ini. Kepada seluruh tokoh-tokoh saya ingin sampaikan jangan menjeneralisir bahwa pernyataan anda adalah pernyataan seluruh rakyat Papua ," tegasnya.
Ia pun meminta pemerintah pusat tak lagi mengabaikan pemimpin masyarakat hukum adat. Menurutnya pemimpin masyarakat adat Papua punya hak yang mengikat. "Kita sama-sama punya tanggung jawab menjaga kedamaian wilayah adat kami," katanya.
Lihat Juga :
