Konflik di Tanah Papua, Barisan Merah Putih Beri Dukungan ke Pemerintah
Sabtu, 20 Februari 2021 - 09:51 WIB
loading...
Komponen Barisan Merah Putih Republik Indonesia di Papua, berikan sikap tegas dukung pemerintah. Foto/iNews TV/Edy Siswanto
A
A
A
JAYAPURA - Menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi di Papua , khususnya soal otonomi khusus (Otsus), dan pro kontra pemekaran beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua , komponen Barisan Merah Putih Republik Indonesia di Papua , mengambil sikap tegas mendukung pemerintah.
Baca juga: Dukung Otsus, Warga Adat Tabi-Seireri Desak Majelis Rakyat Papua Dengar Aspirasi
Tergabung di dalam komponen tersebut yakni, Yonas Nusi, pimpinan Barisan Merah Putih (BMP) RI; Yanto Eluay, Ketua Presedium Putra-Putri Pejuang Pepera (P5); Jan Christian Arebo, Ketum Pemuda Adat Papua; Max Abner Ohee Ketua BMP Papua ; Nico Mauri, Ketua Dewan Paripurna Daerah (Deparda) Provinsi Papua ; Hendrikus Eben Gebze masyarakat tokoh adat Papua Selatan; Jack Puraro ketua umum Gerakan Pemuda Jayapura; dan Rando Rudamaga dari DPP Forum Masirei.
Barisan Merah Putih adalah komponen masyarakat yang meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan beberapa ketokohan lain dari beberapa wilayah adat di Papua , yang setia mengawal kedaulatan NKRI di Bumi Cenderawasih.
Pada Jumat (19/2/2021) sore, di batas Kota Jayapura, Papua , komponen Barisan Merah Putih ini menggelar pertemuan menyikapi permasalah yang terjadi. Tujuh poin disepakati, dan menjadi pernyataan sikap resmi Barisan Merah Putih kepada pemerintah.
Baca juga: Tangis Apipah Pecah, Saat Polda Banten Selamatkan Tanahnya Senilai Rp1,3 M
Pertama, Kami Putra dan Putri Kompenen Merah Putih Republik Indonesia di Papua berkomitmen menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama-sama TNI dan Polri dari Sabang sampai Merauke.
Kedua, Kami Putra dan Putri Komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua , tetap memberikan dukungan terhadap setiap Keputusan Pemerintah dimana, telah teragendakan pembahasan Revisi UU No. 21/2001 dan tetap menjaga hak-hak dasar Rakyat Papua yang di amanatkan dalam UU dimaksud.
Ketiga, Kami Putra dan Putri Kompenen Merah Putih Republik Indonesia di Papua , memohon kepada Presiden Joko Widodo, agar dapat membentuk Lembaga Independen Pengelola Dana Otonomi Khusus terpisah dari APBD.
Baca juga: Mabuk Miras dan Pesta Seks, Waria serta Belasan Anak Punk Digerebek Tim Maung Galunggung
Baca juga: Dukung Otsus, Warga Adat Tabi-Seireri Desak Majelis Rakyat Papua Dengar Aspirasi
Tergabung di dalam komponen tersebut yakni, Yonas Nusi, pimpinan Barisan Merah Putih (BMP) RI; Yanto Eluay, Ketua Presedium Putra-Putri Pejuang Pepera (P5); Jan Christian Arebo, Ketum Pemuda Adat Papua; Max Abner Ohee Ketua BMP Papua ; Nico Mauri, Ketua Dewan Paripurna Daerah (Deparda) Provinsi Papua ; Hendrikus Eben Gebze masyarakat tokoh adat Papua Selatan; Jack Puraro ketua umum Gerakan Pemuda Jayapura; dan Rando Rudamaga dari DPP Forum Masirei.
Barisan Merah Putih adalah komponen masyarakat yang meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan beberapa ketokohan lain dari beberapa wilayah adat di Papua , yang setia mengawal kedaulatan NKRI di Bumi Cenderawasih.
Pada Jumat (19/2/2021) sore, di batas Kota Jayapura, Papua , komponen Barisan Merah Putih ini menggelar pertemuan menyikapi permasalah yang terjadi. Tujuh poin disepakati, dan menjadi pernyataan sikap resmi Barisan Merah Putih kepada pemerintah.
Baca juga: Tangis Apipah Pecah, Saat Polda Banten Selamatkan Tanahnya Senilai Rp1,3 M
Pertama, Kami Putra dan Putri Kompenen Merah Putih Republik Indonesia di Papua berkomitmen menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama-sama TNI dan Polri dari Sabang sampai Merauke.
Kedua, Kami Putra dan Putri Komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua , tetap memberikan dukungan terhadap setiap Keputusan Pemerintah dimana, telah teragendakan pembahasan Revisi UU No. 21/2001 dan tetap menjaga hak-hak dasar Rakyat Papua yang di amanatkan dalam UU dimaksud.
Ketiga, Kami Putra dan Putri Kompenen Merah Putih Republik Indonesia di Papua , memohon kepada Presiden Joko Widodo, agar dapat membentuk Lembaga Independen Pengelola Dana Otonomi Khusus terpisah dari APBD.
Baca juga: Mabuk Miras dan Pesta Seks, Waria serta Belasan Anak Punk Digerebek Tim Maung Galunggung
Lihat Juga :
