Pembebasan Lahan Proyek Kereta Api Sulsel Ditarget Rampung Maret
Kamis, 11 Februari 2021 - 07:36 WIB
loading...
Pembebasan lahan proyek kereta api Trans Sulawesi diharap bisa rampung pada Maret ini. Foto: Sindonews/dok
A
A
A
MAKASSAR - Kantor Staf Presiden (KSP) turun tangan memonitor progres pembangunan Kereta Api (KA) Trans Makassar-Parepare . Proyek strategis nasional di Sulawesi Selatan (Sulsel) ini dinilai melambat penyelesaiannya.
Deputi I Staf Kepresiden, Febry Calvin Tetelepta menyesalkan, proyek Kereta Api Trans Sulawesi ini tak menunjukkan progres signifikan. Kendala soal pembebasan lahan belum juga rampung.
Kondisi itu dianggap sudah menjadi problem menahun. Akibatnya, konstruksi pembangunan mulai dari rel, hingga stasiun ikut terhambat. Presiden RI melalui KSP, mendesak percepatan pembangunan KA di Sulsel .
Baca Juga: Gubernur dan Menhub Rapat Virtual Bahas Progres Jalur Kereta Api Sulsel
"Kita melihat masalah yang paling penting adalah ruas-ruas lahan yang harus dibebaskan dengan baik," ucap Febry usai rapat koordinasi terkait proyek KA Trans Sulawesi di kantor Gubernur Sulsel, Rabu, (10/02/2021).
Dalam rapat tersebut, Febry sempat menunjukkan kegeramannya karena pembebasan lahan masih tersendat. Dari laporan dalam rapat, penyediaan lahan jalur kereta api masih bersoal di Kabupaten Maros dan Pangkep.
"Makanya tadi saya sudah pastikan bahwa masalah lahan harus selesai bulan Maret. Harus tuntas (pembebasan lahan sampai Makassar). Oleh sebab itu kita dorong 2023 proses ini sudah selesai semua," imbuhnya.
Dia optimistis permasalahan lahan bisa tuntas sesuai target. Asal, koordinasi antarpemerintah daerah terus dijalankan. Penyelesaian proyek strategis nasional ini butuh dukungan semua pihak.
Dia menjelaskan, proyek Kereta Api Makassar-Parepare bakal mendukung konektivitas antardaerah. Bahkan menumbuhkan perekonomian di Sulsel. Makanya, dia berharap pembangunanya diselesaikan. Sebab mendatangkan keuntungan bagi pemerintah daerah sendiri.
Baca Juga: Komisi V DPR RI Tinjau Pengerjaan Rel Kereta Api Trans Sulsel
Makanya Presiden RI, kata Febry, menaruh harapan besar terhadap proyek ini. Dia ingin, Kereta Api Trans Makassar-Parepare dengan panjang jalur utama total 142 kilometer (Km) bisa rampung untuk fungsional sebelum tahun 2024.
"Prinsipnya bahwa semua program ketika masuk dalam program strategis nasional , dia harus selesai sebelum Presiden Jokowi turun (masa jabatan berakhir). Jadi 2024 sudah harus selesai semua," tegas Febry.
Khusus di Kota Makassar, KA Trans Sulawesi ini pun rencananya akan terhubung dengan Makassar New Port (MNP). Pembebasan lahan untuk mendukung konektivitas ke pelabuhan pun sudah harus disiapkan, yang juga terhubung dengan jalan tol.
"Terhadap Makassar New Port, ada isu yang prinsip yang kita selesaikan tadi adalah bahwa akses keluar jalan ke pelabuhan, selama inikan melewati pasar maupun jalan sempit. Oleh sebab itu kami putuskan tadi Pelindo IV akan membebaskan lahan kurang lebih 1,5 kilometer untuk menjadi konektivitas masuk ke jalan tol," paparnya.
Untuk itu, dia mendorong penetapan lokasi lahan oleh Pemprov Sulsel dipercepat, sementara bina marga melakukan desain konstruksi. Sementara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bertanggung jawab mendukung konektivitas pelabuhan itu tembus ke tol.
"Ke depan dalam desain Makassar New Port akan menjadi pelabuhan ekspor terbesar untuk masuk ke Asia Timur, maupun ke Australia. Sehingga dia menjadi penghubung bagi Indonesia Timur dalam ekspor di kawasan kita di Indonesia Timur," harap Febry.
Baca Juga: Perjalanan Kereta Api di Wilayah Semarang Terganggu, Ini Penjelasan KAI
Sementara Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Jumardi mengaku, adanya penolakan warga menjadi kendala pembebasan lahan di daerah. Utamanya di Kabupaten Pangkep dan Maros.
"Kami sebetulnya berharap aparat pemerintah daerah itu bersama-sama kita bagaimana menyelesaikan ini. Namanya orang menolak itu membujuknya itukan yang agak lambat. Karena kita persuasif orang per orang," keluh dia
Selain persuasif kepada warga pemilik lahan, pembebasan lahan juga ditempuh melalui upaya konsinyasi dengan cara menitip uang pembebasan lahan di pengadilan. Masyarakat yang tak setuju dengan ganti rugi atau tanah yang bersoal kepemilikannya akan menyelesaikan di pengadilan.
"Saya sampaikan bahwa di Pangkep itu 92% sudah dititip uangnya secara hukum," sebut Jumardi. Sementara di Kabupaten Maros progres pengadaan lahan baru 55%. Kendati begitu, dia optimistis dalam waktu dekat bisa tuntas sampai 70%.
"Tergantung keinginan kita semua itukan. Saya kan targetnya (pembebasan lahan) memang begitu (tuntas Maret)," sambung dia.
Baca Juga: Wamen ATR/BPN Puji Capaian Proyek Kereta Api di Barru dan Pangkep
Diketahui, proyek KA Trans Sulawesi baru rampung sejauh 47 kilometer sejak mulai dibangun 2015 lalu. Dengan jalur yang melalui Tanete Rilau-Palanro di Kabupaten Barru. Dengan termasuk 5 stasiun, yakni Stasiun Palanro, Takkalasi, Mangkoso, Barru, dan Stasiun Tanete Rilau.
Deputi I Staf Kepresiden, Febry Calvin Tetelepta menyesalkan, proyek Kereta Api Trans Sulawesi ini tak menunjukkan progres signifikan. Kendala soal pembebasan lahan belum juga rampung.
Kondisi itu dianggap sudah menjadi problem menahun. Akibatnya, konstruksi pembangunan mulai dari rel, hingga stasiun ikut terhambat. Presiden RI melalui KSP, mendesak percepatan pembangunan KA di Sulsel .
Baca Juga: Gubernur dan Menhub Rapat Virtual Bahas Progres Jalur Kereta Api Sulsel
"Kita melihat masalah yang paling penting adalah ruas-ruas lahan yang harus dibebaskan dengan baik," ucap Febry usai rapat koordinasi terkait proyek KA Trans Sulawesi di kantor Gubernur Sulsel, Rabu, (10/02/2021).
Dalam rapat tersebut, Febry sempat menunjukkan kegeramannya karena pembebasan lahan masih tersendat. Dari laporan dalam rapat, penyediaan lahan jalur kereta api masih bersoal di Kabupaten Maros dan Pangkep.
"Makanya tadi saya sudah pastikan bahwa masalah lahan harus selesai bulan Maret. Harus tuntas (pembebasan lahan sampai Makassar). Oleh sebab itu kita dorong 2023 proses ini sudah selesai semua," imbuhnya.
Dia optimistis permasalahan lahan bisa tuntas sesuai target. Asal, koordinasi antarpemerintah daerah terus dijalankan. Penyelesaian proyek strategis nasional ini butuh dukungan semua pihak.
Dia menjelaskan, proyek Kereta Api Makassar-Parepare bakal mendukung konektivitas antardaerah. Bahkan menumbuhkan perekonomian di Sulsel. Makanya, dia berharap pembangunanya diselesaikan. Sebab mendatangkan keuntungan bagi pemerintah daerah sendiri.
Baca Juga: Komisi V DPR RI Tinjau Pengerjaan Rel Kereta Api Trans Sulsel
Makanya Presiden RI, kata Febry, menaruh harapan besar terhadap proyek ini. Dia ingin, Kereta Api Trans Makassar-Parepare dengan panjang jalur utama total 142 kilometer (Km) bisa rampung untuk fungsional sebelum tahun 2024.
"Prinsipnya bahwa semua program ketika masuk dalam program strategis nasional , dia harus selesai sebelum Presiden Jokowi turun (masa jabatan berakhir). Jadi 2024 sudah harus selesai semua," tegas Febry.
Khusus di Kota Makassar, KA Trans Sulawesi ini pun rencananya akan terhubung dengan Makassar New Port (MNP). Pembebasan lahan untuk mendukung konektivitas ke pelabuhan pun sudah harus disiapkan, yang juga terhubung dengan jalan tol.
"Terhadap Makassar New Port, ada isu yang prinsip yang kita selesaikan tadi adalah bahwa akses keluar jalan ke pelabuhan, selama inikan melewati pasar maupun jalan sempit. Oleh sebab itu kami putuskan tadi Pelindo IV akan membebaskan lahan kurang lebih 1,5 kilometer untuk menjadi konektivitas masuk ke jalan tol," paparnya.
Untuk itu, dia mendorong penetapan lokasi lahan oleh Pemprov Sulsel dipercepat, sementara bina marga melakukan desain konstruksi. Sementara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bertanggung jawab mendukung konektivitas pelabuhan itu tembus ke tol.
"Ke depan dalam desain Makassar New Port akan menjadi pelabuhan ekspor terbesar untuk masuk ke Asia Timur, maupun ke Australia. Sehingga dia menjadi penghubung bagi Indonesia Timur dalam ekspor di kawasan kita di Indonesia Timur," harap Febry.
Baca Juga: Perjalanan Kereta Api di Wilayah Semarang Terganggu, Ini Penjelasan KAI
Sementara Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Jumardi mengaku, adanya penolakan warga menjadi kendala pembebasan lahan di daerah. Utamanya di Kabupaten Pangkep dan Maros.
"Kami sebetulnya berharap aparat pemerintah daerah itu bersama-sama kita bagaimana menyelesaikan ini. Namanya orang menolak itu membujuknya itukan yang agak lambat. Karena kita persuasif orang per orang," keluh dia
Selain persuasif kepada warga pemilik lahan, pembebasan lahan juga ditempuh melalui upaya konsinyasi dengan cara menitip uang pembebasan lahan di pengadilan. Masyarakat yang tak setuju dengan ganti rugi atau tanah yang bersoal kepemilikannya akan menyelesaikan di pengadilan.
"Saya sampaikan bahwa di Pangkep itu 92% sudah dititip uangnya secara hukum," sebut Jumardi. Sementara di Kabupaten Maros progres pengadaan lahan baru 55%. Kendati begitu, dia optimistis dalam waktu dekat bisa tuntas sampai 70%.
"Tergantung keinginan kita semua itukan. Saya kan targetnya (pembebasan lahan) memang begitu (tuntas Maret)," sambung dia.
Baca Juga: Wamen ATR/BPN Puji Capaian Proyek Kereta Api di Barru dan Pangkep
Diketahui, proyek KA Trans Sulawesi baru rampung sejauh 47 kilometer sejak mulai dibangun 2015 lalu. Dengan jalur yang melalui Tanete Rilau-Palanro di Kabupaten Barru. Dengan termasuk 5 stasiun, yakni Stasiun Palanro, Takkalasi, Mangkoso, Barru, dan Stasiun Tanete Rilau.
(agn)
Lihat Juga :
