Dewan Minta Pemkot Makassar Jamin Pelaksanaan Sistem PPDB 2021
loading...
DPRD Makassar berharap pelaksanaan PPDB bisa berjalan baik tidak seperti tahun sebelumnya yang bermasalah. Foto: Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar meminta agar pemerintah kota bisa menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 SD dan SMP, agar tidak bermasalah seperti tahun lalu.
Pasalnya tidak menutup kemungkinan pergelaran PPDB daring seperti tahun lalu akan tetap berjalan. Melihat kondisi Covid-19 yang hingga saat ini masih fluktuatif di Kota Makassar.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir saat ditemui di ruangannya mengatakan, sistem daring yang cukup semrawut terjadi lantaran minimnya kesiapan pemerintah kota dalam pelaksanaan tersebut. Hal ini kata dia perlu dirancang sejak dini untuk menghasilkan PPDB sesuai standar yang diharapkan.
"Jadi kita tuntut ini ada peningkatan kualitas. Ada evaluasi diri. Caranya dengan menjamin PPDB itu tidak bermasalah lagi," kata Wahab kepada Sindonews (29/1/2021).
Opsi paling baik menurutnya adalah beralih ke server lain, pemerintah kata Wahab lebih baik bekerjasama dengan instansi yang lebih jelas seperti Telkom untuk menghindari resiko buruknya server.
"Kalau bisa sama Telkom saja, dia punya server sendiri, kata cari yang baik karena yang begini kita tidak bisa bertaruh," ucapnya.
Dirinya telah memantau sejumlah kelemahan dari server Pemkot Makassar berdasarkan laporan sejak Juni 2020 lalu, seperti keamanan yang lemah, titik koordinat yang tidak beraturan, hingga server yang tidak dapat diakses.
"Server pemerintah kota untuk sementara kalau bisa kita tidak pakai dulu karena beresiko, kecuali mungkin diperbaiki dari sekarang dan ada jaminan. Itukan kemarin dicoba awalnya bagus tapi banyak masalah, jadi kita hindari resiko, itukan lucu, down, masa ada orang tinggal di Afrika Selatan," tukas Wahab.
Sementara itu Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar Hamzah Hamid juga mengakui buruknya sistem PPDB di tahun sebelumnya.
Dia meyakinkan bahwa, hal ini akan dievalusi pihaknya bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk memastikan kerjadian serupa tidak kembali terulang.
"Ini akan kita bicarakan karena sangat penting, banyak keluhan yang masuk ke kami," katanya.
Pasalnya tidak menutup kemungkinan pergelaran PPDB daring seperti tahun lalu akan tetap berjalan. Melihat kondisi Covid-19 yang hingga saat ini masih fluktuatif di Kota Makassar.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir saat ditemui di ruangannya mengatakan, sistem daring yang cukup semrawut terjadi lantaran minimnya kesiapan pemerintah kota dalam pelaksanaan tersebut. Hal ini kata dia perlu dirancang sejak dini untuk menghasilkan PPDB sesuai standar yang diharapkan.
"Jadi kita tuntut ini ada peningkatan kualitas. Ada evaluasi diri. Caranya dengan menjamin PPDB itu tidak bermasalah lagi," kata Wahab kepada Sindonews (29/1/2021).
Opsi paling baik menurutnya adalah beralih ke server lain, pemerintah kata Wahab lebih baik bekerjasama dengan instansi yang lebih jelas seperti Telkom untuk menghindari resiko buruknya server.
"Kalau bisa sama Telkom saja, dia punya server sendiri, kata cari yang baik karena yang begini kita tidak bisa bertaruh," ucapnya.
Dirinya telah memantau sejumlah kelemahan dari server Pemkot Makassar berdasarkan laporan sejak Juni 2020 lalu, seperti keamanan yang lemah, titik koordinat yang tidak beraturan, hingga server yang tidak dapat diakses.
"Server pemerintah kota untuk sementara kalau bisa kita tidak pakai dulu karena beresiko, kecuali mungkin diperbaiki dari sekarang dan ada jaminan. Itukan kemarin dicoba awalnya bagus tapi banyak masalah, jadi kita hindari resiko, itukan lucu, down, masa ada orang tinggal di Afrika Selatan," tukas Wahab.
Sementara itu Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar Hamzah Hamid juga mengakui buruknya sistem PPDB di tahun sebelumnya.
Dia meyakinkan bahwa, hal ini akan dievalusi pihaknya bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk memastikan kerjadian serupa tidak kembali terulang.
"Ini akan kita bicarakan karena sangat penting, banyak keluhan yang masuk ke kami," katanya.
(agn)
Explore More