Per 1 Juli Netflix dan Zoom Dikenai Pajak
Sabtu, 16 Mei 2020 - 09:49 WIB
loading...
Foto/ilustrasi.ist
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mengenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% produk digital impor dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa.
Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN tersebut dilakukan melalui sistem elektronik (PMSE), yaitu pedagang/penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2020.
"Pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usahakhususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (15/5/2020).
(Baca: Pemerintah Terus Kejar Pajak Netflix, Spotify dan Zoom)
Dia melanjutkan dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan music streaming, film streaming, aplikasi dan game digital, serta jasa online dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri.
Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN tersebut dilakukan melalui sistem elektronik (PMSE), yaitu pedagang/penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2020.
"Pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usahakhususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (15/5/2020).
(Baca: Pemerintah Terus Kejar Pajak Netflix, Spotify dan Zoom)
Dia melanjutkan dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan music streaming, film streaming, aplikasi dan game digital, serta jasa online dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri.
Lihat Juga :
