Sidang Perdana Sengketa Pilkada Surabaya, Kuasa Hukum MA Beberkan Bukti Kecurangan Lawan
Rabu, 27 Januari 2021 - 00:03 WIB
loading...
A
A
A
Kemudian yang jedua adalah pemanfaatan fasilitas Pemkot Surabaya untuk aktifitas kampanye paslon 01. Di antaranya ketika Risma memimpin deklarasi paslon 01 di Taman Harmoni di Keputih. Selain itu, Pemkot Surabaya juga mendomplengkan kegiatan dan program kerjanya untuk kepentingan paslon 01.
“Misalnya dalam program Bumantik atau pemberian penerangan jalan umum (PJU) oleh kepala dinas untuk kepentingan paslon 01,” kata Veri. Termasuk disinggung pula terkait penggunaan sejumlah baliho di Surabaya oleh paslon 01. Padahal dalam laporan dana kampanyenya, tertulis penggunaannya 0 rupiah.
Yang menarik, tim kuasa hukum MA, yang juga terdapat mantan juru bicara KPK Febri Diansyah menyinggung soal Risma berupaya mendomplengkan bantuan Kementerian Sosial untuk kampanye paslon 01. “Ada kegiatan wali kota dengan mengundang Mensos Juliara Batubara dalam proses pembagian bansos di Surabaya,” kata Veri saat membacakan permohonan.
Hal ini masuk dalam klasifikasi TSM yang ketiga. Dan klasifikasi yang keempat adalah keterlibatan ASN dari level kepala dinas atau kepala bagian, camat, lurah hingga sejumlah staf untuk memenangkan paslon 01.
Dalam petitumnya, ada dua hal yang dimohonkan tim kuasa hukum MA. Pertama, mengabulkan permohonan seluruhnya dan membatalkan keputusan KPU Surabaya nomor 141 tentang penetapan rekapitulasi perhitungan suara di Pilwali Surabaya.
Ketiga, tim kuasa hukum meminta MK mendiskualifikasi paslon 01 sebagai pemenang Pilwali Surabaya. Dan keempat, MK memerintahkan KPU Surabaya untuk menetapkan paslon 02 sebagai pemenang.
Atau permohonan yang kedua, mengabulkan permohonan seluruhnya dan membatalkan keputusan KPU Surabaya. Lalu memerintahkan KPU Surabaya memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Surabaya. “Atau jika majelis memiliki keputusan lain, mohon seadil-adilnya,” pungkas Veri.
“Misalnya dalam program Bumantik atau pemberian penerangan jalan umum (PJU) oleh kepala dinas untuk kepentingan paslon 01,” kata Veri. Termasuk disinggung pula terkait penggunaan sejumlah baliho di Surabaya oleh paslon 01. Padahal dalam laporan dana kampanyenya, tertulis penggunaannya 0 rupiah.
Yang menarik, tim kuasa hukum MA, yang juga terdapat mantan juru bicara KPK Febri Diansyah menyinggung soal Risma berupaya mendomplengkan bantuan Kementerian Sosial untuk kampanye paslon 01. “Ada kegiatan wali kota dengan mengundang Mensos Juliara Batubara dalam proses pembagian bansos di Surabaya,” kata Veri saat membacakan permohonan.
Hal ini masuk dalam klasifikasi TSM yang ketiga. Dan klasifikasi yang keempat adalah keterlibatan ASN dari level kepala dinas atau kepala bagian, camat, lurah hingga sejumlah staf untuk memenangkan paslon 01.
Dalam petitumnya, ada dua hal yang dimohonkan tim kuasa hukum MA. Pertama, mengabulkan permohonan seluruhnya dan membatalkan keputusan KPU Surabaya nomor 141 tentang penetapan rekapitulasi perhitungan suara di Pilwali Surabaya.
Ketiga, tim kuasa hukum meminta MK mendiskualifikasi paslon 01 sebagai pemenang Pilwali Surabaya. Dan keempat, MK memerintahkan KPU Surabaya untuk menetapkan paslon 02 sebagai pemenang.
Atau permohonan yang kedua, mengabulkan permohonan seluruhnya dan membatalkan keputusan KPU Surabaya. Lalu memerintahkan KPU Surabaya memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Surabaya. “Atau jika majelis memiliki keputusan lain, mohon seadil-adilnya,” pungkas Veri.
(msd)
Lihat Juga :
