Positif Corona di Jateng Meningkat, Dewan Desak Pemprov Lebih Tegas

SEMARANG - Pemerintah didesak lebih tegas dalam menerapkan pembatasan sosial guna mengurangi penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah . DPRD Jateng menyoroti ada dua titik rawan, yaitu masih banyaknya pemudik yang lolos dan peningkatan aktivitas di pasar tradisional jelang Idul Fitri.

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto mengatakan, angka positif COVID-19 di Jateng terus meningkat. Hal ini diantaranya disebabkan banyaknya pemudik dari luar kota, khususnya Jakarta yang lolos sampai kampung halaman di Jateng.

Menurutnya, penerapan larangan mudik yang diterapkan pemerintah tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, banyak pemudik yang bisa sampai ke Jateng dan ditengarai membawa virus corona.

“Pemerintah kurang tegas menerapkan larangan mudik, banyak yang lolos sampai Jateng,” ungkapnya usai memberi bantuan alat pelindung diri (APD) di RSUD Ambarawa, Kabupaten Semarang, Kamis (14/5/2020).

Politisi yang akrab disapa Bambang Kribo ini menjelaskan, pemerintah baik pusat maupun daerah seharusnya bisa mengantisipasi kenaikan kasus positif Corona dengan melakukan berbagai cara. Lolosnya pemudik juga harus diantisipasi oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Hal lain yang perlu diantisipasi adalah peningkatan aktivitas di pasar tradisional menjelang Lebaran. “Kan sudah diprediksi kalau Mei ini jadi puncak penyebaran COVID-19. Harusnya bisa diantisipasi. Kalau pasarnya penuh dan banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan, upaya pembatasan bisa gagal," ujarnya.

Hingga Kamis (14/5/2020), jumlah kasus positif Covid-19 di Jateng mencapai 1.108. Sementara jumlah Pasien dalam Pengawasan tembus 4.137.

Ditanya wacana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh Pulau Jawa, pihaknya menyatakan tidak sepakat PSBB diterapkan di Jateng. Sebab, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kemampuan yang sama dalam mengcover kebutuhan warganya.

“Kemampuan pemerintah kabupaten/kota di Jateng berbeda beda. Intinya kalau harus mencover seluruh kebutuhan masyarakatnya saya rasa berat,” tandasnya.

Masing masing daerah, lanjutnya, memiliki karakteristik persoalan yang berbeda-beda sehingga penanganannyapun juga berbeda beda.