Bus Rapid Transit Pemprov Berhenti Beroperasi, Alasannya Karena Merugi
Kamis, 14 Mei 2020 - 06:10 WIB
loading...
Perum Damri Makassar akhirnya resmi menghentikan operasional moda transportasi massal bus rapid transit (BRT). Foto : SINDOnews/Doc
A
A
A
MAKASSAR - Perum Damri Makassar akhirnya resmi menghentikan operasional moda transportasi massal bus rapid transit (BRT). Manager Usaha Damri Cabang Makassar, Misran Hakim, mengatakan beratnya biaya mengelola BRT menjadi alasan penghentian tersebut. "Untuk BRT tidak lagi beroperasi. Apalagi disaat ini bus tidak ada yang operasional," ungkap Misran kepada SINDOnews.
Dia melanjutkan, sebagai operator pelayanan moda transportasi massal itu, pihaknya terus mengalami kerugian. Anggaran operasional yang dibutuhkan sangat besar, tak sebanding dengan pendapatan yang diraih.
Sebelumnya Perum Damri sempat menjalankan BRT namun hanya di satu koridor, itupun pelayanan tidak maksimal. "Karena menyangkut biaya operasional yang tidak bisa dicapai atau merugi, lalu berlanjut dengan adanya pengerjaan tol layang Pettarani yang begitu padat. Jalan yang ditempuh sampai 3-4 jam baru sampai di Sungguminasa. Otomatis para penumpang tidak mau lagi naik karena terlalu lama di jalan," jelasnya.
Baca : Kelanjutan Pembangunan Masjid 99 Kubah Tunggu Audit Fisik
Saat ini, lanjut Dia, Perum Damri menunggu bantuan subsidi baik dari pusat maupun pemerintah provinsi untuk melanjutkan jalannya BRT ini. "Maka dari itu pihak menejemen menghentikan sementara, sambil menunggu juga subsidi angkutan perkotaan di bus BRT. Yang sampai saat ini tidak ada, baik dari pemerintah daerah dan pusat," tandasnya.
Di satu sisi, proyek pengembangan bus rapid transit (BRT) di Kota Makassar tengah berjalan. Studi kelayakan awal atau pra feasibilty study (FS) untuk implementasinya diketahui terus dimatangkan.
Survei pengembangan BRT ini merupakan implementasi proyek Sustainable Urban Transport Programme Indonesai (SUTRI NAMA) dan komponen Indonesian Bus Rapid Transit Corridor Development Project (INDOBUS). Dengan Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sebagai lembaga pemberi hibah yang mendorong Kota Makassar sebagai kota percontohan.
Dia melanjutkan, sebagai operator pelayanan moda transportasi massal itu, pihaknya terus mengalami kerugian. Anggaran operasional yang dibutuhkan sangat besar, tak sebanding dengan pendapatan yang diraih.
Sebelumnya Perum Damri sempat menjalankan BRT namun hanya di satu koridor, itupun pelayanan tidak maksimal. "Karena menyangkut biaya operasional yang tidak bisa dicapai atau merugi, lalu berlanjut dengan adanya pengerjaan tol layang Pettarani yang begitu padat. Jalan yang ditempuh sampai 3-4 jam baru sampai di Sungguminasa. Otomatis para penumpang tidak mau lagi naik karena terlalu lama di jalan," jelasnya.
Baca : Kelanjutan Pembangunan Masjid 99 Kubah Tunggu Audit Fisik
Saat ini, lanjut Dia, Perum Damri menunggu bantuan subsidi baik dari pusat maupun pemerintah provinsi untuk melanjutkan jalannya BRT ini. "Maka dari itu pihak menejemen menghentikan sementara, sambil menunggu juga subsidi angkutan perkotaan di bus BRT. Yang sampai saat ini tidak ada, baik dari pemerintah daerah dan pusat," tandasnya.
Di satu sisi, proyek pengembangan bus rapid transit (BRT) di Kota Makassar tengah berjalan. Studi kelayakan awal atau pra feasibilty study (FS) untuk implementasinya diketahui terus dimatangkan.
Survei pengembangan BRT ini merupakan implementasi proyek Sustainable Urban Transport Programme Indonesai (SUTRI NAMA) dan komponen Indonesian Bus Rapid Transit Corridor Development Project (INDOBUS). Dengan Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sebagai lembaga pemberi hibah yang mendorong Kota Makassar sebagai kota percontohan.
Lihat Juga :
