Pemprov Sulsel Raih Penghargaan Menkumham
loading...
Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah bersama Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto. Foto: Humas Pemprov Sulsel
A
A
A
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapat piagam penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) , Yasonna H Laoly atas upaya pembinaan dan pembangunan sebagian kabupaten kota peduli HAM pada tahun 2019.
Penghargaan ini akan diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel , Harun Sulianto, Senin 14 Desember mendatang pada acara peringatan hari HAM sedunia di Makassar, yang juga diikuti secara virtual Kemenkumham RI di Jakarta.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham , Harun Sulianto mengatakan, penghargaan kepada Pemprov Sulsel tersebut berdasarkan Permenkumham No 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten dan Kota Peduli HAM, karena lebih dari setengah kabupaten kota di Sulsel meraih predikat peduli HAM.
Daerah tersebut yakni Kota Makassar, Palopo, Parepare, Kabupaten Bantaeng, Barru, Bone, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, dan Toraja Utara.
“Peran Gubernur dalam melakukan pembinaan dan membangun lebih dari separuh kabupaten/kota peduli HAM di Sulawesi Selatan mendapat apresiasi dari Menkumham . Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan jajaran Pemprov Sulsel atas sinergi yang terbangun selama ini," kata Harun.
Kepala Bidang HAM Kemenkumham Sulsel , Utary Sukmawati mengatakan, ada tujuh indikator yang berhasil diterapkan 14 daerah tersebut, yaitu hak atas kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak dan lingkungan yang berkelanjutan. Sementara itu, tujuh daerah lain hanya mendapat penghargaan cukup peduli HAM yakni Kabupaten Bulukumba, Jeneponto, Luwu, Pangkajene dan Kepulauan, Kepulauan Selayar, Takalar dan Wajo.
Utary berharap agar kabupaten kota tersebut mendapat piagam peduli HAM tahun depan.
Penghargaan ini akan diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel , Harun Sulianto, Senin 14 Desember mendatang pada acara peringatan hari HAM sedunia di Makassar, yang juga diikuti secara virtual Kemenkumham RI di Jakarta.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham , Harun Sulianto mengatakan, penghargaan kepada Pemprov Sulsel tersebut berdasarkan Permenkumham No 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten dan Kota Peduli HAM, karena lebih dari setengah kabupaten kota di Sulsel meraih predikat peduli HAM.
Daerah tersebut yakni Kota Makassar, Palopo, Parepare, Kabupaten Bantaeng, Barru, Bone, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, dan Toraja Utara.
“Peran Gubernur dalam melakukan pembinaan dan membangun lebih dari separuh kabupaten/kota peduli HAM di Sulawesi Selatan mendapat apresiasi dari Menkumham . Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan jajaran Pemprov Sulsel atas sinergi yang terbangun selama ini," kata Harun.
Kepala Bidang HAM Kemenkumham Sulsel , Utary Sukmawati mengatakan, ada tujuh indikator yang berhasil diterapkan 14 daerah tersebut, yaitu hak atas kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak dan lingkungan yang berkelanjutan. Sementara itu, tujuh daerah lain hanya mendapat penghargaan cukup peduli HAM yakni Kabupaten Bulukumba, Jeneponto, Luwu, Pangkajene dan Kepulauan, Kepulauan Selayar, Takalar dan Wajo.
Utary berharap agar kabupaten kota tersebut mendapat piagam peduli HAM tahun depan.
(luq)
Explore More