Ada Temuan Kotak Suara Tak Tersegel, Pimpinan DPRD Surabaya Desak Bawaslu Tegas
loading...
Warga menggunakan hal pilih Pilwali Surabaya pada 9 Desember 2020. Foto/SINDOnews/Ali Masduki
A
A
A
SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya , A.H. Thony mendapatkan banyak laporan terkait kotak suara yang tidak tersegel. Kondisi itu sangat disayangkan sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Surabaya, tersebut.
(Baca juga: Nekat Liburan Keluar Kota di Akhir Tahun, Balik ke Surabaya Wajib Lakukan Ini )
Situasi itu, kata dia, bisa mencederai legitimasi Pilwali Surabaya yang diselenggarakan pada 9 Desember lalu. "Ya, saya mendapatkan laporan dari lapangan bahwa banyak kotak suara yang tidak tersegel," kata Thony Sabtu (12/12/2020).
"Ini satu hal yang serius. Karena kita berharap pilkada kali ini bisa dilaksanakan tidak sekadar formalitas proses saja, tetapi betul-betul mencerminkan Pilwali Surabaya yang luber, jurdil, dan demokratis," lanjutnya.
Thony menegaskan, tahapan proses maupun pelaksanaan pilkada harus sesuai dengan aturan. Kalau ada yang keliru, penyelenggara harus meluruskan. Jika tidak, nila setitik akan membuat rusak susu sebelanga. "Penyegelan kotak suara dipersyaratkan dalam ketentuan utama, jika itu tidak dilakukan, maka berpotensi menurunkan legitimasi pilkada," tegasnya.
Saat ini, Pilwali Surabaya memasuki tahap rekapitulasi di tingkat kelurahan. Dari sanalah ditemukan adanya sejumlah kotak suara yang tidak tersegel. Dalam kondisi itu, Bawaslu Kota Surabaya , seharusnya berperan. Menerbitkan rekomendasi, untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Seperti yang terjadi di tempat lainnya di Kelurahan Karangpilang.
"Kalau ada kondisi seperti itu, Bawaslu Kota Surabaya , jangan bersikap seperti lembaga banci, segera rekomendasikan untuk adanya pemungutan suara ulang," tuntut Thony.
(Baca juga: Miris, Ruang Isolasi COVID-19 RSUD Kajen Penuh, Puluhan Pasien Dirawat di Selasar )
Thony khawatir, kotak suara yang tidak tersegel itu terjadi tidak hanya di satu, dua, atau belasan kotak. Jika itu terjadi di banyak kotak, artinya sosialisasi terhadap persyaratan itu tidak tersampaikan dengan baik.
(Baca juga: Nekat Liburan Keluar Kota di Akhir Tahun, Balik ke Surabaya Wajib Lakukan Ini )
Situasi itu, kata dia, bisa mencederai legitimasi Pilwali Surabaya yang diselenggarakan pada 9 Desember lalu. "Ya, saya mendapatkan laporan dari lapangan bahwa banyak kotak suara yang tidak tersegel," kata Thony Sabtu (12/12/2020).
"Ini satu hal yang serius. Karena kita berharap pilkada kali ini bisa dilaksanakan tidak sekadar formalitas proses saja, tetapi betul-betul mencerminkan Pilwali Surabaya yang luber, jurdil, dan demokratis," lanjutnya.
Thony menegaskan, tahapan proses maupun pelaksanaan pilkada harus sesuai dengan aturan. Kalau ada yang keliru, penyelenggara harus meluruskan. Jika tidak, nila setitik akan membuat rusak susu sebelanga. "Penyegelan kotak suara dipersyaratkan dalam ketentuan utama, jika itu tidak dilakukan, maka berpotensi menurunkan legitimasi pilkada," tegasnya.
Saat ini, Pilwali Surabaya memasuki tahap rekapitulasi di tingkat kelurahan. Dari sanalah ditemukan adanya sejumlah kotak suara yang tidak tersegel. Dalam kondisi itu, Bawaslu Kota Surabaya , seharusnya berperan. Menerbitkan rekomendasi, untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Seperti yang terjadi di tempat lainnya di Kelurahan Karangpilang.
"Kalau ada kondisi seperti itu, Bawaslu Kota Surabaya , jangan bersikap seperti lembaga banci, segera rekomendasikan untuk adanya pemungutan suara ulang," tuntut Thony.
(Baca juga: Miris, Ruang Isolasi COVID-19 RSUD Kajen Penuh, Puluhan Pasien Dirawat di Selasar )
Thony khawatir, kotak suara yang tidak tersegel itu terjadi tidak hanya di satu, dua, atau belasan kotak. Jika itu terjadi di banyak kotak, artinya sosialisasi terhadap persyaratan itu tidak tersampaikan dengan baik.
Lihat Juga :
