Pilkada Serentak 2024, Jawa Barat Dicap Provinsi Paling Rawan Pelanggaran
loading...
Jabar menempati urutan keempat sebagai provinsi paling rawan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Indonesia. Foto/
A
A
A
BANDUNG - Jawa Barat (Jabar) menempati urutan keempat sebagai provinsi paling rawan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty, saat menghadiri peluncuran 'Peta Kerawanan pada Pilkada Serentak 2024' oleh Bawaslu Jabar di Grand Sunshine Resort & Convention, Kabupaten Bandung, Senin (22/7/2024) malam.
"Provinsi Jawa Barat ini termasuk ke empat provinsi yang paling rawan di Indonesia, itu diambil dari data yang kita luncurkan di tahun 2022," ujar Lolly.
Lolly menjelaskan bahwa pemetaan kerawanan ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi, berdasarkan situasi mutakhir saat Pemilu 2024. "Kita harus memastikan bahwa apa yang buruk sebelumnya tidak terjadi di tahun ini," ungkapnya. Menurut Lolly, seluruh tahapan pemilihan memiliki kerawanan, dengan tahap kampanye sebagai yang paling rawan.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah, menyatakan bahwa peluncuran Peta Kerawanan merupakan bagian dari persiapan untuk mencegah pelanggaran dan sengketa dalam Pilkada 2024. "Bawaslu Jawa Barat melakukan pemetaan kerawanan sebagai langkah antisipasi potensi pelanggaran, khususnya pada pemilihan dan juga pada pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2024," ujarnya.
Nuryamah menjelaskan bahwa ada dua indikator utama dalam peta kerawanan ini. Pertama, Indeks Kerawanan Pemilu yang diluncurkan oleh Bawaslu RI pada tahun 2023, yang mencakup 4 dimensi, 12 sub-dimensi, dan 61 indikator. Kedua, data dari Pemilu 2024 di Jawa Barat yang memberikan gambaran terbaru tentang kerawanan.
Menurut Nuryamah, ada sembilan tahapan rawan pemilihan yang teridentifikasi pada Pemilu 2024, termasuk tahapan kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, rekapitulasi daftar pemilih tetap, dan pencalonan. Selain itu, terdapat sepuluh isu kerawanan pada Pilkada 2024 di Jabar, seperti pelaksanaan kampanye, keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, partisipasi pemilih, dan netralitas ASN.
"Isu kerawanan ini memiliki indikator yang menjadi penentu tahapan mana dan isu mana yang rawan," tandas Nuryamah.
"Provinsi Jawa Barat ini termasuk ke empat provinsi yang paling rawan di Indonesia, itu diambil dari data yang kita luncurkan di tahun 2022," ujar Lolly.
Lolly menjelaskan bahwa pemetaan kerawanan ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi, berdasarkan situasi mutakhir saat Pemilu 2024. "Kita harus memastikan bahwa apa yang buruk sebelumnya tidak terjadi di tahun ini," ungkapnya. Menurut Lolly, seluruh tahapan pemilihan memiliki kerawanan, dengan tahap kampanye sebagai yang paling rawan.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah, menyatakan bahwa peluncuran Peta Kerawanan merupakan bagian dari persiapan untuk mencegah pelanggaran dan sengketa dalam Pilkada 2024. "Bawaslu Jawa Barat melakukan pemetaan kerawanan sebagai langkah antisipasi potensi pelanggaran, khususnya pada pemilihan dan juga pada pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2024," ujarnya.
Nuryamah menjelaskan bahwa ada dua indikator utama dalam peta kerawanan ini. Pertama, Indeks Kerawanan Pemilu yang diluncurkan oleh Bawaslu RI pada tahun 2023, yang mencakup 4 dimensi, 12 sub-dimensi, dan 61 indikator. Kedua, data dari Pemilu 2024 di Jawa Barat yang memberikan gambaran terbaru tentang kerawanan.
Menurut Nuryamah, ada sembilan tahapan rawan pemilihan yang teridentifikasi pada Pemilu 2024, termasuk tahapan kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, rekapitulasi daftar pemilih tetap, dan pencalonan. Selain itu, terdapat sepuluh isu kerawanan pada Pilkada 2024 di Jabar, seperti pelaksanaan kampanye, keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, partisipasi pemilih, dan netralitas ASN.
"Isu kerawanan ini memiliki indikator yang menjadi penentu tahapan mana dan isu mana yang rawan," tandas Nuryamah.
(hri)
Lihat Juga :
