Bupati Bulukumba Serahkan Ranperda APBD 2021 ke Dewan
loading...
Bupati Kabupaten Bulukumba, AM Sukri Sappewali menyerahkan Ranperda APBD 2021 ke dewan, Kamis (3/12/2020). Foto: SINDOnews/Eky Hendrawan
A
A
A
BULUKUMBA - Bupati Kabupaten Bulukumba , AM Sukri Sappewali, menyerahkan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bulukumba tahun anggaran 2021 ke DPRD Bulukumba , Kamis (3/12/2020).
Penyerahan ranperda APBD Bulukumba 2021 berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bulukumba , H Rijal. Rapat diikuti anggota DPRD dan kepala OPD, baik di ruang rapat paripurna maupun melalui virtual zoom meeting.
Bupati Bulukumba , AM Sukri Sappewali, dalam laporan pengantarnya menyampaikan rencana pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2021 yang Rp1.521.740.009.798, yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp214.268.055.079, pendapatan transfer sebesar Rp1.252.886.354.719, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp54.585.600.000.
Sementara itu, untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.531.907.564.798, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.063.084.286.116, belanja modal sebesar Rp281.503.860.659, belanja tidak terduga, sebesar Rp2.154.016.044, dan belanja transfer sebesar Rp185.165.401.979.
Pada akhir sambutanya, Bupati menyampaikan bahwa, kurang lebih 5 tahun lamanya sebagai Bupati bersama Wakil Bupati Bulukumba, ia dapat merasakan dukungan dan kebersamaan dari pimpinan dan anggota DPRD Bulukumba dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bulukumba.
"Berbagai dinamika telah kita lalui bersama, sikap dan pandangan kita kadang kala berbeda, tapi saya yakin dan percaya bahwa itu semua karena kita ingin melihat Bulukumba ini makin maju dan berkembang dari waktu ke waktu," kata Bupati dalam sambutan tertulisnya.
Olehnya itu, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan dan dukungan dewan selama ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Bulukumba , Rijal mengatakan, penyerahan ranperda ini selanjutnya akan menjadi dasar pembahasan DPRD dalam menetapkan anggaran 2021.
“Hambatan atau kendala pasti ada, itu manusiawi. Yang terpenting bagaimana kita bisa menyusun rencana agar kendala itu bisa kita atasi,” jelasnya.
Ia berharap, sinergitas legislatif dan eksekutif dalam menyusun pembahasan tersebut benar-benar berkualitas dan memihak penuh pembangunan daerah.
Penyerahan ranperda APBD Bulukumba 2021 berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bulukumba , H Rijal. Rapat diikuti anggota DPRD dan kepala OPD, baik di ruang rapat paripurna maupun melalui virtual zoom meeting.
Bupati Bulukumba , AM Sukri Sappewali, dalam laporan pengantarnya menyampaikan rencana pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2021 yang Rp1.521.740.009.798, yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp214.268.055.079, pendapatan transfer sebesar Rp1.252.886.354.719, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp54.585.600.000.
Sementara itu, untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.531.907.564.798, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.063.084.286.116, belanja modal sebesar Rp281.503.860.659, belanja tidak terduga, sebesar Rp2.154.016.044, dan belanja transfer sebesar Rp185.165.401.979.
Pada akhir sambutanya, Bupati menyampaikan bahwa, kurang lebih 5 tahun lamanya sebagai Bupati bersama Wakil Bupati Bulukumba, ia dapat merasakan dukungan dan kebersamaan dari pimpinan dan anggota DPRD Bulukumba dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bulukumba.
"Berbagai dinamika telah kita lalui bersama, sikap dan pandangan kita kadang kala berbeda, tapi saya yakin dan percaya bahwa itu semua karena kita ingin melihat Bulukumba ini makin maju dan berkembang dari waktu ke waktu," kata Bupati dalam sambutan tertulisnya.
Olehnya itu, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan dan dukungan dewan selama ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Bulukumba , Rijal mengatakan, penyerahan ranperda ini selanjutnya akan menjadi dasar pembahasan DPRD dalam menetapkan anggaran 2021.
“Hambatan atau kendala pasti ada, itu manusiawi. Yang terpenting bagaimana kita bisa menyusun rencana agar kendala itu bisa kita atasi,” jelasnya.
Ia berharap, sinergitas legislatif dan eksekutif dalam menyusun pembahasan tersebut benar-benar berkualitas dan memihak penuh pembangunan daerah.
(luq)
Explore More