Kekerasan di Papua Tinggi, Peneliti UGM: Masyarakat Ingin Hidup Damai

SLEMAN - Kasus kekerasan di Papua masih cukup tinggi yang didominasi oleh gerakan separatis. Kondisi ini telah menyebabkan ratusan warga sipil menjadi korban.

Peneliti Gugus Tugas Papua UGM Gabriel Lele mengatakan, timnya menemukan 204 tindak kekerasan di Provinsi Papua dan Papua Barat selama 2010 sampai Mei 2020. Kasus yang ada melibatkan warga masyarakat, aparat keamanan, dan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

(Baca juga: Boven Digoel Papua Memanas, Massa Ngamuk Bakar Rumah Wakil Bupati )

Tim telah melakukan penelusuran di lapangan dan menggunakan pendekatan riset media lokal. Hasilnya, ada 118 kasus yang dilakukan oleh KKB. Sedangkan 42 kasus lainnya dilakukan oleh warga, 29 oleh TNI/Polri dan 16 oleh orang tak dikenal (OTK).

“Kasus kekerasan ini telah menyebabkan 1.869 orang menjadi korban dan 356 meninggal dunia,” katanya.

Korban meninggal didominasi dari masyarakat sipil sekitar 250 orang atau setara 70 persen. Selain itu ada 46 personel TNI, 34 polisi, dan 26 anggota KKB yang meninggal. Pada 2017 korban terbanyak mencapai 635 orang, sedangkan pada 2019 ada 250 orang.

Gugus tugas, kata Gabrielle telah memetakan peta kasus kekerasan di Papua. Kasus kekerasan yang ada tidak hanya secara vertikal tetapi juga horizontal. Sedangkan konfliknya sudah multidimensi.

(Baca juga: Kasus Positif COVID-19 di Bali Tembus 14.027 Orang )

“Kasus kekerasan banyak terjadi di pegunungan Papua, dengan kasus tertinggi di Kabupaten Puncak Jaya, Mimika, dan Nduga,” katanya.

Hasil riset UGM menunjukkan 64 persen motif kekerasan terkait gerakan separatis. Selain itu ada motif politik sekitar 11 persen, balas dendam 10 persen, pemerkosaan dan ekonomi masing-masing dua persen.

Pemerintah sebenarnya sudah melakukan upaya pendekatan untuk menyelesaikan kasus yang ada. Mulai dari menjawab kebutuhan masyarakat agar bisa berubah, kesehatan, pendidikan hingga perbaikan ekonomi. Sedangkan Pendekatan keamanan secara tradisional seperti mengerahkan pasukan tak lagi jadi pilihan.

“Namu, cara itu belum bisa diterima KKB. Mereka perlu didekati secara kultural dan dialog. Pemerintah perlu merangkul tokoh agama dan masyarakat,” kata pengajar Fisipol UGM ini.

Untuk penanganan konflik horizontal, kata Gabrielle bisa melalui transformasi nilai konflik yang mencuat. Salah satunya dalam momentum pilkada. Tim juga mengadvokasi pemda bagaimana nilai kekerasan secara kultural bisa ditransformasi ke nilai yang lebih damai.

Masyarakat Papua sebenarnya sangat berharap kondisinya bisa aman dan damai. Hal itu banyak disuarakan oleh generasi mudanya. “Papua yang damai itu sudah menjadi harapan yang melekat di diri kita sebagai manusia,”kata mahasiswa Papua yang kuliah di Yogyakarta, Hemi Enumbi.