Jumlah Penerima Bansos Provinsi Jabar Non-DTKS Capai 1.467.375 Keluarga
Selasa, 12 Mei 2020 - 07:00 WIB
loading...
A
A
A
Delapan pintu itu adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos) dari Presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Prakerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.
"Hal tersebut (validasi) perlu dilakukan supaya tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan berkeadilan," imbuhnya. (Baca juga; Menkeu Usulkan Tambahan Dana Corona Rp255,1 Triliun )
Dodo juga menegaskan, data KRTS non-DTKS yang tertuang dalam Kepgub sudah disampaikan kepada PT Pos Indonesia untuk divalidasi kembali, agar format data penerima bansos dalam Kepgub dan PT Pos Indonesia sama.
"Format data harus seragam antara Pemprov Jabar dan PT Pos Indonesia sebagai pihak yang menyalurkan bantuan, agar mempermudah kontrol dan penyaluran. Data non-DTKS sudah diterima dan akan ditindaklanjuti dengan pendistribusian (bansos)," katanya.
Dodo menambahkan, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya. Aparatur desa, kelurahan, dan masyarakat diharapkan paham akan situasi tersebut. "Supaya potensi polemik bisa dikurangi," katanya.
"Hal tersebut (validasi) perlu dilakukan supaya tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan berkeadilan," imbuhnya. (Baca juga; Menkeu Usulkan Tambahan Dana Corona Rp255,1 Triliun )
Dodo juga menegaskan, data KRTS non-DTKS yang tertuang dalam Kepgub sudah disampaikan kepada PT Pos Indonesia untuk divalidasi kembali, agar format data penerima bansos dalam Kepgub dan PT Pos Indonesia sama.
"Format data harus seragam antara Pemprov Jabar dan PT Pos Indonesia sebagai pihak yang menyalurkan bantuan, agar mempermudah kontrol dan penyaluran. Data non-DTKS sudah diterima dan akan ditindaklanjuti dengan pendistribusian (bansos)," katanya.
Dodo menambahkan, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya. Aparatur desa, kelurahan, dan masyarakat diharapkan paham akan situasi tersebut. "Supaya potensi polemik bisa dikurangi," katanya.
Lihat Juga :
