Wakil Ketua DPRD Minta Pemprov Jabar Antisipasi Kekeringan Ekstrem
Senin, 20 April 2026 - 12:51 WIB
loading...
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan meminta Pemprov Jabar mengantisipasi kekeringan ekstrem. Foto/istimewa
A
A
A
BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan memberikan atensi serius terhadap laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi 93% wilayah Jawa Barat (Jabar) akan dilanda musim kemarau sangat kering pada tahun ini. Kondisi ini bukan sekadar siklus cuaca biasa, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurut Iwan, peringatan dini dari BMKG yang menyebutkan puncak kemarau akan terjadi pada Agustus mendatang harus segera direspons dengan langkah mitigasi yang cepat dan terukur. Iwan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak bekerja sendiri, melainkan meningkatkan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat guna memastikan kesiapan infrastruktur dan logistik.
Iwan menekankan kolaborasi lintas sektoral adalah kunci utama dalam menghadapi "kejeringan" ekstrem yang berpotensi memicu krisis air bersih. Iwan tidak ingin melihat warga Jawa Barat kesulitan mendapatkan akses air untuk kebutuhan dasar sehari-hari akibat minimnya cadangan di waduk dan sumur-sumur warga.
Baca juga: BMKG Prediksi Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Berlangsung Lebih Panjang
"Kita harus memastikan bahwa distribusi air bersih melalui truk-truk tangki dari BPBD maupun PDAM sudah siap sedia menyasar wilayah-wilayah merah. Pak Gubernur, Pak Dedi Mulyadi bersama jajaran Pemprov, kami siap dampingi, harus segera duduk bersama Pemerintah Pusat untuk mengamankan anggaran darurat dan bantuan teknis," ujar Iwan, Senin (20/4/2026).
Selain masalah air bersih, politisi PKS ini juga menyoroti potensi bencana alam yang sering menyertai kemarau panjang, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Iwan meminta perangkat daerah seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD melakukan patroli rutin di area rawan guna meminimalisir risiko kebakaran yang lebih luas.
Menurut Iwan, peringatan dini dari BMKG yang menyebutkan puncak kemarau akan terjadi pada Agustus mendatang harus segera direspons dengan langkah mitigasi yang cepat dan terukur. Iwan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak bekerja sendiri, melainkan meningkatkan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat guna memastikan kesiapan infrastruktur dan logistik.
Iwan menekankan kolaborasi lintas sektoral adalah kunci utama dalam menghadapi "kejeringan" ekstrem yang berpotensi memicu krisis air bersih. Iwan tidak ingin melihat warga Jawa Barat kesulitan mendapatkan akses air untuk kebutuhan dasar sehari-hari akibat minimnya cadangan di waduk dan sumur-sumur warga.
Baca juga: BMKG Prediksi Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Berlangsung Lebih Panjang
"Kita harus memastikan bahwa distribusi air bersih melalui truk-truk tangki dari BPBD maupun PDAM sudah siap sedia menyasar wilayah-wilayah merah. Pak Gubernur, Pak Dedi Mulyadi bersama jajaran Pemprov, kami siap dampingi, harus segera duduk bersama Pemerintah Pusat untuk mengamankan anggaran darurat dan bantuan teknis," ujar Iwan, Senin (20/4/2026).
Selain masalah air bersih, politisi PKS ini juga menyoroti potensi bencana alam yang sering menyertai kemarau panjang, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Iwan meminta perangkat daerah seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD melakukan patroli rutin di area rawan guna meminimalisir risiko kebakaran yang lebih luas.
Lihat Juga :
