Jelang Coblosan Pilkada, Korpri Ingatkan Netralitas ASN Surabaya

loading...
Jelang Coblosan Pilkada, Korpri Ingatkan Netralitas ASN Surabaya
Ketua Umum Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrulloh. Foto/Ist.
SURABAYA - Ketua Umum Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) agar tidak terlibat dalam suksesi pasangan calon dalam pilkada serentak tahun 2020. Ia menegaskan, sebagai ASN harus bisa menempatkan diri dan fokus bekerja melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan oleh negara. (Baca juga: Turun ke Medan, Rocky Gerung Ajak Milenial Waras Memilih Calon Wali Kota )

Dirjen Dukcapil Kemdagri ini mengaku, mendapat laporan dari beberapa daerah, termasuk Surabaya , bahwa ada dugaan ASN tidak netral. Padahal ASN dilarang memiliki niatan untuk mendukung paslon, apalagi sampai melakukan tindakan suksesi terhadap paslon.

"Tidak boleh ada niat sedikitpun untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kalau dalam hatinya saja sudah ada niat untuk mendukung berarti tidak profesional. Sebagai ASN , harus bekerja secara imparsial. Dimana tidak tebang pilih dalam melayani masyarakat, masyarakat harus dilayani dengan baik," tegasnya.

Zudan menuturkan, setiap ASN yang terlibat dukungan terhadap paslon akan mendapatkan sanksi. Mulai dari sanksi ringan, sedang, sampai berat. Bisa dalam bentuk teguran lisan, tulisan, penurunan pangkat sampai penonjoban dari jabatannya. (Baca juga: Ini Trik Dukun Cabul di Semarang untuk Puaskan Napsunya dengan Memperdayai 9 Gadis Belia )



" ASN harus bertindak netral, kalau tidak maka akan kena sanksi, bisa diberhentikan dari jabatan. Jangan ada niatan memenangkan pasangan calon, apalagi tindakan nyata dengan memberikan bantuan program pemerintah dari APBD atau APBN untuk memenangkan pasangan calon," ujarnya.



Ia mengungkapkan, Kemendagri menerima laporan dari Surabaya tentang adanya bantuan program Pemkot Surabaya yang diduga untuk memenangkan pasangan calon. Juga ada permintaan pergantian jabatan yang diduga karena kepentingan politik.



"Ada juga laporan kepala daerah berpihak kepada pasangan calon tertentu. Semua laporan kita dalami dan Korpri Nasional meminta Korpri Jawa Timur untuk mengecek seperti apa faktanya," ungkapnya. (Baca juga: UMK Kabupaten Blitar Naik, Sosialisasinya Tunggu Salinan Pemprov Jatim )
halaman ke-1 dari 2
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top