Ada Advokat Langgar Kode Etik, Peradi Wajib Tindaklanjuti Laporan Masyarakat

"Dalam surat kuasa tersebut tertera tanda tangan Ngambri yang menerangkan bahwa seakan-akan telah memberikan kuasa kepada terlapor guna menempuh proses hukum kasasi, padahal pelapor mengaku tidak pernah tanda tangan pada surat kuasa tersebut," ujar I Ketut.

Tak hanya itu, tanda tangan Ngambri yang diduga dipalsu, juga tertera pada surat kuasa tertanggal 20 September 2019 pada berkas permohonan Peninjuan Kembali (PK) yang diajukan Edi Yusuf melalui Panitera PN Lamongan , pada 26 September 2019.

"Jadi kita menduga ada beberapa tanda tangan Ngambri yang diduga palsu dalam surat kuasa, kita serahkan ke pihak berwajib untuk menelusuri dugaan tersebut," terang I Ketut. (Baca juga: Tangis Calon Bupati Sidoarjo Pecah Saat Bersimpuh di Kaki Gurunya )

Terpisah, beberapa waktu lalu Edi Yusuf saat dikonfirmasi enggan membalas pesan konfirmasi yang wartawan kirimkan melalui aplikasi Whatsapp. Kendati pesan tersebut bercentang biru (notifikasi pesan sudah terbuka, red) namun Edi Yusuf lebih memilih tak merespons.

Bahkan saat dihubungi melalui sambungan selulernya, Edi Yusuf beralasan sedang dalam perjalanan. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada telepon balik dari Edi Yusuf.

Belakangan diketahui laporan ini dilimpahkan Polda Jatim, ke Polres Lamongan . Sehingga, penasihat hukum pelapor mengirimkan surat bernomor B18/10/2020 yang isinya meminta Pengawasan terhadap laporan polisi No:LP-B/785/X/RES.1.9./2020/UM/SPKT tersebut.

Tertera dibagian akhir, surat tersebut juga ditembuskan I Ketut Sudiharsa kepada Kapolda Jawa Timur, Kadivkum Mabes Polri, Direskrimum Polda Jatim, Kabagkum Polda Jatim, dan Kapolres Lamongan .