Keok di MA, Pemkot Surabaya Wajib Buka RDTR Kecamatan Lakarsantri

Permohonan yang disampaikan Dian Purnomo telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam ketentuan a quo jelas disebutkan bahwa peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

"Mengadili, satu, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemerintah Kota Surabaya. Dua, menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000," tegas Ketua Majelis Hakim Agung Kasasi Irfan Fachruddin saat pengucapan putusan.

Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim agung kasasi mengungkapkan, alasan-alasan kasasi Pemkot Surabaya pada hakikatnya terkait dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.

Untuk itu, alasan-alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Pasalnya, pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UU tentang Mahkamah Agung.

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi," bunyi pertimbangan putusan kasasi.