Keok di MA, Pemkot Surabaya Wajib Buka RDTR Kecamatan Lakarsantri

JAKARTA - Pemerintah Kota ( Pemkot) Surabaya , Jawa Timur tumbang saat melawan warga bernama Dian Purnomo di tahap kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam sengketa keterbukaan informasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kecamatan Lakarsantri.

Kekalahan Pemkot Surabaya tampak dalam salinan putusan kasasi MA Nomor: 319 K/TUN/KI/2020. Akibatnya, Pemkot Surabaya harus membuka dan memberikan informasi atas RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya.(Baca juga: Tingkatkan Pelayanan, Gubernur Khofifah Luncurkan 3 Aplikasi Sekaligus )

Perkara ini berkualifikasi keterbukaan informasi publik (KIP). Pemohon kasasi yakni Pemkot Surabaya, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.



Pemkot diwakili Hendro memberikan kuasa kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Muhammad Fikser. Sedangkan termohon kasasi adalah Dian Purnomo (swasta), warga Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya.