Bawaslu Babel: 27 Hari Kampaye Belum Ada Pelanggaran Prokes Covid-19
Jum'at, 23 Oktober 2020 - 06:29 WIB
loading...
Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) belum menemukan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) COVID-19 di Pilkada Babel setelah 27 hari dilaksanakan kampanye. (Foto/Inews TV/Haryanto)
A
A
A
TANJUNGPINANG - Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) belum menemukan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) COVID-19 di Pilkada Babel setelah 27 hari dilaksanakan kampanye.
"Setelah 27 hari dilaksanakannya kampanye untuk pilkada di empat kabupaten, kami belum menemukan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 ataupun terkait pilkada itu sendiri," kata Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Babel, Dewi Rusmala, Kamis (22/10/2020).
Dia mengatakan, jika ada penemuan pelanggaran prokes COVID-19 saat kampanye tatap muka, pihaknya akan memberikan teguran secara lisan langsung. "Tapi satu jam setelah teguran lisan tidak juga diindahkan, maka kami akan berkoordinasi dengan pihak TNI/ Polri untuk membubarkannya," ujarnya.
BACA JUGA: Hanya 7% Daerah Langgar Prokes, Pilkada Watch: Tahapan Pilkada Terkendali
Untuk mempermudah melakukan pengawasan terhadap peserta pilkada agar tak melanggar protokol kesehatan COVID-19, Bawaslu Babel sudah memiliki tim yang terdiri dari berbagai unsur.
"Kami dimasa pandemi Alhamdulilah sudah punya solusi yaitu dengan pembentukan pokja - pokja Covid-19 di kabupaten, yang dimana keanggotaannya itu terdiri dari KPU, Bawaslu, TNI/ Polri dan Kejaksaan, kemudian Sekretariat Covid-19," tuturnya.
Dewi menambahkan, sistem kampanye di Pilkada Babel masih dominan dilakukan dengan tatap muka meski hanya dibatasi 50 orang dalam sekali pertemuan.
BACA JUGA: Kemendagri Bahas Regulasi Pilkada Era Pandemi Covid-19
"Termasuk juga di media daring maupun zoom seperti di 27 hari kampanye yang dilakukan oleh paslon itu lebih kepada pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka," katanya.
"Setelah 27 hari dilaksanakannya kampanye untuk pilkada di empat kabupaten, kami belum menemukan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 ataupun terkait pilkada itu sendiri," kata Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Babel, Dewi Rusmala, Kamis (22/10/2020).
Dia mengatakan, jika ada penemuan pelanggaran prokes COVID-19 saat kampanye tatap muka, pihaknya akan memberikan teguran secara lisan langsung. "Tapi satu jam setelah teguran lisan tidak juga diindahkan, maka kami akan berkoordinasi dengan pihak TNI/ Polri untuk membubarkannya," ujarnya.
BACA JUGA: Hanya 7% Daerah Langgar Prokes, Pilkada Watch: Tahapan Pilkada Terkendali
Untuk mempermudah melakukan pengawasan terhadap peserta pilkada agar tak melanggar protokol kesehatan COVID-19, Bawaslu Babel sudah memiliki tim yang terdiri dari berbagai unsur.
"Kami dimasa pandemi Alhamdulilah sudah punya solusi yaitu dengan pembentukan pokja - pokja Covid-19 di kabupaten, yang dimana keanggotaannya itu terdiri dari KPU, Bawaslu, TNI/ Polri dan Kejaksaan, kemudian Sekretariat Covid-19," tuturnya.
Dewi menambahkan, sistem kampanye di Pilkada Babel masih dominan dilakukan dengan tatap muka meski hanya dibatasi 50 orang dalam sekali pertemuan.
BACA JUGA: Kemendagri Bahas Regulasi Pilkada Era Pandemi Covid-19
"Termasuk juga di media daring maupun zoom seperti di 27 hari kampanye yang dilakukan oleh paslon itu lebih kepada pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka," katanya.
(vit)
Lihat Juga :
