Debat Pilkada Blitar, Henry Serang Petahana Dengan Program Macet

BLITAR - Calon Wali Kota Blitar Henry Pradipta Anwar tampil agresif dalam debat publik pasangan calon kepala daerah yang digelar KPU Kota Blitar Rabu (21/10/2020) malam. Begitu sesi tanya jawab pertama dibuka, Henry yang mengenakan kemeja batik warna merah, langsung menyerang.

Ia mencecar soal bantuan Rp 50 juta -Rp 100 juta per RT di Kota Blitar yang menjadi janji politik pasangan petahana Santoso-Tjutjuk Soenario. Henry mempertanyakan bagaimana cara paslon Santoso- Tjutjuk mewujudkan janji kampanyenya dengan baik dan benar.

Sebab bantuan tersebut menjadi salah satu solusi paslon Santoso-Tjutjuk untuk meningkatkan kesejahteraan pelayanan sosial keagamaan. Yakni seperti modin desa, juru kunci dan guru madrasah diniyah. "Gimana caranya pencairan dan pertanggungjawaban bantuan Rp 50 juta-Rp 100 juta per RT?," kata Henry dalam debat paslon Pilkada Kota Blitar.

(Baca juga: Bawaslu Jatim Selidiki Dugaan Keterlibatan Kepala Dindik Jatim di Pilkada Lamongan )

Henry merupakan putra kandung mantan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar. Ia pernah menjadi anggota DPRD Kota Blitar periode 2014 - 2019. Juga pimpinan Kawulo Alit. Yakni organisasi sayap PDI Perjuangan Kota Blitar.

Setelah rekom PDI P tidak berpihak kepadanya, Henry maju sebagai calon wali kota Blitar melalui kendaraan koalisi PKB, PKS, Partai Golkar, Nasdem, PAN, Partai Berkarya dan PKPI. Ia berpasangan dengan Ketua DPC PKB Kota Blitar Yasin Hermanto.

Dalam debat, Henry meminta pasangan Santoso- Tjutjuk yang diusung koalisi PDI P, Gerindra, PPP dan Partai Demokrat merasionalkan janji kampanye Rp 50 juta - Rp 100 juta per RT. Bagaimana direalisasikan tanpa ada persoalan di kemudian hari. Ia juga beberapa kali mengkoreksi data yang disampaikan paslon Santoso-Tjutjuk yang menurutnya meleset.

"Maaf jumlah RT di Kota Blitar yang disampaikan bukan 461 RT. Tapi 468 RT. Dan pada tahun 2021 kekuatan APBD kita belum satu triliun," tambah Henry yang selalu menutup argumentasinya dengan yel yel gas pol dan one for all, all for one. Selain APBD Pro Rakyat, jargon one for all, all for one juga menjadi tag line pemerintahan Wali Kota Muh Samanhudi Anwar.

(Baca juga: Polda Jatim Periksa Anggota Polisi Tembak Sipil di Hotel Situbondo )

Henry khawatir, tanpa treatment yang jelas, bantuan Rp 50 juta - Rp 100 juta per RT per tahun justru akan menimbulkan tumpang tindih anggaran. Tanpa disertai pengawasan dan pertanggungjawaban yang benar, menurutnya juga akan menimbulkan persoalan hukum.