Kapolda Jatim Minta Aksi Tolak UU Omnibus Law Tidak Anarki
Senin, 19 Oktober 2020 - 23:50 WIB
loading...
Kapolda Jawa Timur meminta aksi menolak UU Omnibus Law dilakukan secara tertib tanpa anarki.Foto/dok
A
A
A
SURABAYA - Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran berpesan agar unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law yang digelar pada Selasa (20/10/2020) di Surabaya tidak dilakukan dengan anarki. Jenderal bintang dua itu ingin aksi tersebut digelar secara damai dan seluruh aspirasi bisa tersampaikan dengan baik..
Fadil mengatakan, polisi akan membantu mengamankan jalannya demo dengan tertib. Dalam melakukan pengamanan, dia juga menegaskan tak akan melakukan sesuatu di luar SOP, misalnya melakukan kekerasan pada pendemo.
(Baca juga: KPU Jatim Siapkan Bilik Khusus untuk Pemilih Bersuhu Tubuh di Atas 37,3 Derajat )
“Kami akan memberi bantuan teknis (pengamanan) karena kan ada rencana demo, unjuk rasa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang masuk dalam elemen buruh," kata Fadil di Mapolda Jatim.
Pada masa pandemi COVID-19 ini, Fadil menyebut pihaknya akan berusaha senantiasa mengingatkan pendemo mematuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan virus Corona. Dengan begitu, aspirasi buruh bisa tersampaikan dan penularan COVID-19 bisa terkendali. “Kami berharap aspirasi yang diutarakan para buruh tidak menyebabkan timbulnya klaster baru,” terang Fadil.
Fadil mengatakan, polisi akan membantu mengamankan jalannya demo dengan tertib. Dalam melakukan pengamanan, dia juga menegaskan tak akan melakukan sesuatu di luar SOP, misalnya melakukan kekerasan pada pendemo.
(Baca juga: KPU Jatim Siapkan Bilik Khusus untuk Pemilih Bersuhu Tubuh di Atas 37,3 Derajat )
“Kami akan memberi bantuan teknis (pengamanan) karena kan ada rencana demo, unjuk rasa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang masuk dalam elemen buruh," kata Fadil di Mapolda Jatim.
Pada masa pandemi COVID-19 ini, Fadil menyebut pihaknya akan berusaha senantiasa mengingatkan pendemo mematuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan virus Corona. Dengan begitu, aspirasi buruh bisa tersampaikan dan penularan COVID-19 bisa terkendali. “Kami berharap aspirasi yang diutarakan para buruh tidak menyebabkan timbulnya klaster baru,” terang Fadil.
Lihat Juga :
