800 Honorer K2 di Makassar Masih Tunggu Rekrutmen PPPK
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Sebanyak 800-an honorer K2 Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menunggu rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), mengingat peluang untuk ikut seleksi CPNS 2021 sudah tertutup.
Meski begitu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) belum memastikan penerimaan PPPK 2021.
"Jadi untuk penerimaan PPPK belum ada petunjuk dari pemerintah pusat," singkat Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Kota Makassar, Kadir Masri.
Penerimaan PPPK membuka peluang bagi honorer K2 dan non K2 untuk bisa menjadi PNS Apalagi PPPK setara dengan PNS dari segi gaji, tunjangan dan jenjang karir.
Sehingga, menurut Kadir, pihaknya masih menunggu kebijakan dari pusat perihal mekanisme penerimaan PPPK . Belum ada usulan dari Pemkot Makassar .
"Yang kita usul bergantung dari pusat. Kalau aturannya honorer K2 berarti guru lagi. Honorer K2 kita itu kurang lebih 800-an itu guru semua, tapi ada juga beberapa tenaga administrasi," kata Kadir.
Namun, jika PPPK ini juga dibuka untuk umum maka pihaknya fokus merekrut tenaga guru dan kesehatan. Khususnya guru, kebutuhannya mencapai 2000-an. Bahkan, ada 200 guru yang pensiun setiap tahunnya.
Hanya saja, lanjut Kadir, rekrutmen itu perlu melihat kondisi keuangan pemerintah. Apalagi, gaji dan tunjangan PPPK dibiayai pemerintah pusat melalui dana alokasi umum (DAU).
" PPPK bisa saja dibuka untuk umum, tapi kan yang kita butuhkan hanya tenaga guru dan kesehatan. Kalau tenega administrasi sudah banyak. Tapi kebutuhan itu melihat kemampuan keuangan," paparnya.
Plt Kepala BKPSDM Kota Makassar, Basri Rakhman berharap agar rekrutmen PPPK lebih memprioritaskan tenaga honorer K2. Pasalnya, mereka sudah mengabdi cukup lama dan tidak lagi memiliki peluang untuk ikut seleksi CPNS.
"Kita berharap K2 supaya ada prioritas karena dia sudah mengabdi lama dan mereka sudah tidak bisa ikut CPNS," ujar Basri.
Meski begitu, belum ada kepastian dari pemerintah pusat perihal jadwak rekrutmen PPPK . Jelasnya, kata dia, pihaknya sudah diminta untuk menyampaikan usulan ke pusat.
"Belum ada petunjuk dari pusat kapan penerimaan, cuma kita sudah diminta untuk menyampaikan usulan," tutupnya.
Meski begitu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) belum memastikan penerimaan PPPK 2021.
"Jadi untuk penerimaan PPPK belum ada petunjuk dari pemerintah pusat," singkat Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Kota Makassar, Kadir Masri.
Penerimaan PPPK membuka peluang bagi honorer K2 dan non K2 untuk bisa menjadi PNS Apalagi PPPK setara dengan PNS dari segi gaji, tunjangan dan jenjang karir.
Sehingga, menurut Kadir, pihaknya masih menunggu kebijakan dari pusat perihal mekanisme penerimaan PPPK . Belum ada usulan dari Pemkot Makassar .
"Yang kita usul bergantung dari pusat. Kalau aturannya honorer K2 berarti guru lagi. Honorer K2 kita itu kurang lebih 800-an itu guru semua, tapi ada juga beberapa tenaga administrasi," kata Kadir.
Namun, jika PPPK ini juga dibuka untuk umum maka pihaknya fokus merekrut tenaga guru dan kesehatan. Khususnya guru, kebutuhannya mencapai 2000-an. Bahkan, ada 200 guru yang pensiun setiap tahunnya.
Hanya saja, lanjut Kadir, rekrutmen itu perlu melihat kondisi keuangan pemerintah. Apalagi, gaji dan tunjangan PPPK dibiayai pemerintah pusat melalui dana alokasi umum (DAU).
" PPPK bisa saja dibuka untuk umum, tapi kan yang kita butuhkan hanya tenaga guru dan kesehatan. Kalau tenega administrasi sudah banyak. Tapi kebutuhan itu melihat kemampuan keuangan," paparnya.
Plt Kepala BKPSDM Kota Makassar, Basri Rakhman berharap agar rekrutmen PPPK lebih memprioritaskan tenaga honorer K2. Pasalnya, mereka sudah mengabdi cukup lama dan tidak lagi memiliki peluang untuk ikut seleksi CPNS.
"Kita berharap K2 supaya ada prioritas karena dia sudah mengabdi lama dan mereka sudah tidak bisa ikut CPNS," ujar Basri.
Meski begitu, belum ada kepastian dari pemerintah pusat perihal jadwak rekrutmen PPPK . Jelasnya, kata dia, pihaknya sudah diminta untuk menyampaikan usulan ke pusat.
"Belum ada petunjuk dari pusat kapan penerimaan, cuma kita sudah diminta untuk menyampaikan usulan," tutupnya.
(agn)