DPRD Minta Jabatan Dewas di RSUD Bulukumba Segera Diisi
Jum'at, 16 Oktober 2020 - 14:56 WIB
loading...
DPRD Bulukumba meminta kepada pemkab untuk mengisi jabatan dewas di RSUD Bulukumba. Foto: Istimewa
A
A
A
BULUKUMBA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba , mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba untuk segera menetapkan Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Daeng Radja.
Legislator PKS, Rantinah Amin mengatakan, jika posisi Dewas rumah sakit telah kosong selama enam bulan. Hal itu dianggap akan mempengaruhi kinerja manajemen rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Kejari Bulukumba Terima SPDP Dugaan Korupsi BOK Dinkes
"Dewan Pengawas RSUD Bulukumba sudah enam bulan kosong. Pemerintah harus bergerak cepat untuk menetapkan dewan pengawas baru agar fungsi pengawasan bisa berjalan," katanya, Jumat, (16/10/2020).
Anggota Komisi D DPRD Bulukumba itu mengingat agar pemerintah berpatokan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 34 sampai dengan Pasal 22.
"Dewan pengawas sangat diperlukan untuk membantu manajemen melakukan pengawasan internal. Jadi jika berdasarkan aturan, sudah seharusnya ditetapkan lebih cepat," ujarnya.
Seperti diketahui, Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
Legislator PKS, Rantinah Amin mengatakan, jika posisi Dewas rumah sakit telah kosong selama enam bulan. Hal itu dianggap akan mempengaruhi kinerja manajemen rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Kejari Bulukumba Terima SPDP Dugaan Korupsi BOK Dinkes
"Dewan Pengawas RSUD Bulukumba sudah enam bulan kosong. Pemerintah harus bergerak cepat untuk menetapkan dewan pengawas baru agar fungsi pengawasan bisa berjalan," katanya, Jumat, (16/10/2020).
Anggota Komisi D DPRD Bulukumba itu mengingat agar pemerintah berpatokan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 34 sampai dengan Pasal 22.
"Dewan pengawas sangat diperlukan untuk membantu manajemen melakukan pengawasan internal. Jadi jika berdasarkan aturan, sudah seharusnya ditetapkan lebih cepat," ujarnya.
Seperti diketahui, Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
Lihat Juga :
