Pandemi, Banyak Daerah Bergantung ke Pusat Soal Bansos
loading...
A
A
A
SURABAYA - Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara menilai penanganan bantuan sosial (bansos) yang ada di Kota Surabaya dikelola dengan baik.
Mulai dari penyaluran bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Beras (BSB), maupun Bantuan Sosial Tunai (BST).
Baginya, penanganan bansos sangat penting bagi kebutuhan masyarakat di semua wilayah. Sehingga perlu penyaluran yang tepat dan efektif.
Pernyataan ini disampaikan langsung Mensos saat bertemu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di rumah dinas wali kota, Jalan Sedap Malam, Rabu (7/10/2020).
Di tengah pandemi COVID-19, banyak pemerintah daerah yang menggantungkan semua bantuan ke pemerintah pusat. Namun, kondisi berbeda dilakukan Kota Surabaya yang lebih mandiri.
“Jadi tidak sedikit-sedikit urusan ke pemerintah pusat. Bisa ditanggung sendiri, bisa dihandle sendiri dengan segala sumber daya yang dimiliki Kota Surabaya,” kata Juliari.
Ia melanjutkan, progres yang dilakukan di Surabaya bisa menjadi percontohan daerah lainnya dalam mengelola bansos.
Pihaknya juga meminta para pendamping PKH yang hadir di rumah dinas wali kota agar terus bersemangat dalam melayani masyarakat.
Baginya, pendamping adalah ujung tombak dalam mensukseskan setiap program bansos yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos).
“Ini tidak akan bisa berhasil kalau buka karena kalian semua, bukan karena Menterinya. Kami ini pada tataran konsep, tapi yang mengeksekusi kalian semua, di lapangan kalian semua. Oleh karena itu SDM PKH itu penting,” jelasnya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, sebagai pemimpin daerah memang sudah berkewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Meski terkadang sulit untuk mewujudkan itu, namun jika dilakukan dengan tulus maka hal itu tidak akan menjadi kendala.
“Saya ingin menyampaikan bahwa memang kami diwajibkan untuk mensejahterakan warga yang kurang mampu,” katanya. (Baca juga: Unjuk Rasa Warga Surat Ijo Ricuh, Segel Kanwil BPN Jatim)
Pemkot Surabaya pun memiliki berbagai program yang juga bertujuan untuk mensejahterakan warga. Seperti sekolah gratis mulai SD hingga SMP, serta program permakanan bagi lansia maupun disabilitas. “Jadi tujuannya adalah mensejahterakan warga,” ungkapnya.
Menurut dia, selama ini program PKH yang ada di Surabaya setiap bulannya berjalan lancar tanpa ada kendala. (Baca juga: Prestasi Kinerja Tertinggi Pemerintahan Daerah Jadi Kado HUT Ke-75 Tahun)
Bahkan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat program itu pun dapat menerimanya dengan baik.
Mulai dari penyaluran bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Beras (BSB), maupun Bantuan Sosial Tunai (BST).
Baginya, penanganan bansos sangat penting bagi kebutuhan masyarakat di semua wilayah. Sehingga perlu penyaluran yang tepat dan efektif.
Pernyataan ini disampaikan langsung Mensos saat bertemu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di rumah dinas wali kota, Jalan Sedap Malam, Rabu (7/10/2020).
Di tengah pandemi COVID-19, banyak pemerintah daerah yang menggantungkan semua bantuan ke pemerintah pusat. Namun, kondisi berbeda dilakukan Kota Surabaya yang lebih mandiri.
“Jadi tidak sedikit-sedikit urusan ke pemerintah pusat. Bisa ditanggung sendiri, bisa dihandle sendiri dengan segala sumber daya yang dimiliki Kota Surabaya,” kata Juliari.
Ia melanjutkan, progres yang dilakukan di Surabaya bisa menjadi percontohan daerah lainnya dalam mengelola bansos.
Pihaknya juga meminta para pendamping PKH yang hadir di rumah dinas wali kota agar terus bersemangat dalam melayani masyarakat.
Baginya, pendamping adalah ujung tombak dalam mensukseskan setiap program bansos yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos).
“Ini tidak akan bisa berhasil kalau buka karena kalian semua, bukan karena Menterinya. Kami ini pada tataran konsep, tapi yang mengeksekusi kalian semua, di lapangan kalian semua. Oleh karena itu SDM PKH itu penting,” jelasnya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, sebagai pemimpin daerah memang sudah berkewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Meski terkadang sulit untuk mewujudkan itu, namun jika dilakukan dengan tulus maka hal itu tidak akan menjadi kendala.
“Saya ingin menyampaikan bahwa memang kami diwajibkan untuk mensejahterakan warga yang kurang mampu,” katanya. (Baca juga: Unjuk Rasa Warga Surat Ijo Ricuh, Segel Kanwil BPN Jatim)
Pemkot Surabaya pun memiliki berbagai program yang juga bertujuan untuk mensejahterakan warga. Seperti sekolah gratis mulai SD hingga SMP, serta program permakanan bagi lansia maupun disabilitas. “Jadi tujuannya adalah mensejahterakan warga,” ungkapnya.
Menurut dia, selama ini program PKH yang ada di Surabaya setiap bulannya berjalan lancar tanpa ada kendala. (Baca juga: Prestasi Kinerja Tertinggi Pemerintahan Daerah Jadi Kado HUT Ke-75 Tahun)
Bahkan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat program itu pun dapat menerimanya dengan baik.
(boy)