Desk Pilkada, Bentuk Dukungan Pemda Kawal Pilkada
Jum'at, 02 Oktober 2020 - 19:18 WIB
loading...
Gubernur Sumsel H Herman Deru diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Najib menghadiri rapat koordinasi (rakor) dalam rangka membahas dan memantau pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 diselenggarakan oleh Kemendagri RI melalui Video Co
A
A
A
PALEMBANG - Gubernur Sumsel H Herman Deru diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Najib menghadiri rapat koordinasi (rakor) dalam rangka membahas dan memantau pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 diselenggarakan oleh Kemendagri RI melalui Video Conference di Sumsel Command Center, Kamis (1/10/2020).
Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, memaparkan bahwa pelaksanaan pilkada akan berlangsung di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 27 kota. Akmal meminta agar Pemda setempat mendukung terlaksananya pilkada ini agar dapat terlaksana dengan baik.
Dukungan Pemda terhadap pilkada yaitu, data kependudukan, partisipasi, anggaran, regulasi, netralitas ASN, keamanan dan ketertiban, dukungan teknis dan penunjukan PJ, PJS, dan PLT. Selain itu, juga dengan pembentukan Desk Pilkada.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Stafsus Mendagri), Kastorius Sinaga, menjelaskan tentang Desk Pilkada yang berfungsi untuk mengawal penyelenggaraan pilkada serentak. Menurutnya, Desk Pilkada juga berkewajiban memberikan laporan perkembangan pilkada setiap hari.
Laporan tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya laporan ini akan dirangkum dan dilaporkan kepada Presiden seminggu sekali. Oleh sebab itu dalam kesempatan itu juga diberikan format laporan harian pelanggaran kampanye.
Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, memaparkan bahwa pelaksanaan pilkada akan berlangsung di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 27 kota. Akmal meminta agar Pemda setempat mendukung terlaksananya pilkada ini agar dapat terlaksana dengan baik.
Dukungan Pemda terhadap pilkada yaitu, data kependudukan, partisipasi, anggaran, regulasi, netralitas ASN, keamanan dan ketertiban, dukungan teknis dan penunjukan PJ, PJS, dan PLT. Selain itu, juga dengan pembentukan Desk Pilkada.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Stafsus Mendagri), Kastorius Sinaga, menjelaskan tentang Desk Pilkada yang berfungsi untuk mengawal penyelenggaraan pilkada serentak. Menurutnya, Desk Pilkada juga berkewajiban memberikan laporan perkembangan pilkada setiap hari.
Laporan tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya laporan ini akan dirangkum dan dilaporkan kepada Presiden seminggu sekali. Oleh sebab itu dalam kesempatan itu juga diberikan format laporan harian pelanggaran kampanye.
Lihat Juga :
