Puluhan Rumah Gedong di Pekalongan Ditempeli Label Miskin

PEKALONGAN - Puluhan rumah gedong di Desa Ketintang Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan ditandai sebagai warga miskin dan . pemiliknya menerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pemerintah nontunai (BPNT). Sebagian merasa malu dan meminta mundur dari program bantuan untuk warga miskin tersebut.

Rumah-rumah gedong ada yang terlihat masih baru lengkap dengan tanaman hias, serta perabot mahal. Meski terlihat sebagai rumah orang berada, tapi di dinding rumah tertempel tulisan besar berbunyi "Demi Allah, Kami Warga Miskin Penerima PKH–BPNT".

Ada puluhan rumah dengan kondisi bagus bahkan mewah yang menerima bantuan PKH dan BPNT. Mereka setiap bulan menerima bantuan paket sembako untuk warga miskin.

"Di desa ini ad 74 rumah keluarga penerima PKH dan BPNT, tapi sebagian ternyata kondisi rumah sudah tidak susuai lagi dalam kategori miskin. Pihak desa sengaja menempel tulisan besar ini setelah sebelumnya berembug dengan warga dan telah disepakati," kata Kadus 1, Desa Ketintang Lor, Nur Hendriyanto, Selasa (5/5/2020).

Tujuan penempelan tulisan itu agar keluarga yang sebetulnya mampu menjadi malu dan bersedia mengembalikan bantuan. "Dengan ditempel seperti itu, harapannya bantuan benar-benar sampai pada warga miskin yang berhak menerima," katanya.

Kebijakan desa ini guna mengantisipasi salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. "Untuk warga yang sebenarnya kaya tapi nekat menerima, maka akan dilakukan pendekatan serta diminta mundur," katanya.

Sejumlah warga tetap memasang dan tidak mencopotnya bahkan penghuni cenderung cuek dengan label sebagai warga miskin. Namun ada pula yang merasa malu dan siap mengembalikan, karena sudah sebagai warga yang mampu.

"Saya sudah sejak tahun 2015 menerima bantuan sosial ini, karena waktu itu memang kondisi ekonomi benar- benar terpuruk. Namun saat ini kami sudah lumayan bagus, sehingga ketika ditempel sebagai warga miskin saya rasanya malu dan ingin mengembalikan," kata Murdiyanti, pemilik rumah bagus penerima PKH dan BPNT.

Koordinator petugas TKSK Kabupaten Pekalongan, Purwo Aji mengungkapkan, di setiap desa setidaknya ada ada sekitar 10% warga mampu tapi mendapatkan bantuan PKH dan BNPT.

"Setiap desa ada sekitar 10% yang tidak tepat sasaran, karena kurang update data. Mereka seharusnya sudah tidak berhak menerima dana PKH dan BPNT serta harus segera dikeluarkan dari daftar warga miskin dengan intervensi desa juga dari Dinas Sosial," katanya.

Dari data yang ada, jumlah penerima bantuan PKH dan BPNT di Kabupaten Pekalongan lebih dari 36.000 KK. Pendataan dilakukan sejak beberapa tahun dan update data belum seluruhnya dilakukan sehingga ada yang salah sasaran.